2018, Optimis Peserta JKN-KIS Lampaui Nasional
(Baliekbis.com), Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2018 ini untuk wilayah Bali, NTB dan NTT diprediksi akan meningkat lebih tinggi lagi dan bisa melampaui Nasional.
”Tahun 2017 peserta JKN-KIS di Bali telah mencapai 73 persen lebih dari 4,3 juta jumlah penduduk. Angka tersebut melebihi nasional sebesar 72,9 persen. Sementara NTB baru 67,8 persen dari penduduk 5,2 juta dan NTT 73,4 persen dari penduduk 5,4 juta,” ujar Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT, dan NTB Army Adrian Lubis, Selasa (2/1/) dalam Public Expose bertema “Jaminan Kesehatan Semesta Sudah Di Depan Mata” di kantor BPJS Renon. Namun diakui secara keseluruhan rata-rata pencapaian Bali, NTB dan NTT masih di bawah nasional yakni baru 71,39 persen dengan cakupan 10,6 juta penduduk dari jumlah total penduduk di tiga provinsi tersebut 14,9 juta lebih. Namun di 2018 ini ia optimis Bali bisa mencapai 100 persen. “Peran pemda/pemprov sangat penting dalam mendukung pencapaian program ini,” jelas Army.
Dikatakan, setelah genap empat tahun implemetasi program JKN-KIS, tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta mencapai 187.982.949. Artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti program ini telah mencapai 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan kata lain masih terdapat 27,1 persen masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS ini dan diharapkan akan terpenuhi sesuai target. Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019. Disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait program JKN-KIS ini yaitu meningkatnya persentasi penduduk yang menjadi peserta melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95 persen di tahun 2019.
Berbagai strategi dan upaya akan dilakukan, salah satunya melalui dukungan dan peran pemerintah daerah. “Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumah daerah khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan seluruh penduduk di wilayah daerah telah menjad peserta JKN-KIS dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC),” jelasnya. Disebutkan tahun 2017, 95 persen atau 489 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota sudah terintregrasi dalam program JKN-KIS. Tercatat tiga provinsi yakni Aceh, DKI Jakarta dan Gorontalo, 67 kabupten dan 24 kota sudah lebih dulu UHC di tahun 2018 dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yakti tiga provinsi (Jambi, Jabar, dan Jateng) serta 59 kabupten dan 15 kota.
Adapun untuk kedeputian untuk wilayah Bali,NTB dan NTT, tiga 37 kabupaten/kota telah melakukan integrasi terhadap program JKN-KIS dengan jumlah peserta 10.695.626 jiwa. Sedangkan kabupatn yang sudah UHC adalah Badung, Lombok Utara, Dompu, Sumbawa Barat, Sumba Barat Daya, Lembata, Sumba Tengah dan Alor dengan jumlah peserta 1,857,465. “Terdapat satu kabupaten yang dalam proses menuju UHC yakni Klungkung dengan jumlah peserta 163.776 jiwa,” ujar Army. Dukungan dan peran serta pemda sangat strategis, dan menentukan pengoptimalan Program JKN-KIS. “Setidaknya terdapat 3 peran penting yakni memperluas cakupan kepesertaan, mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan,” katanya. (bas)
