Penambahan RKB Harus Diprioritaskan

(Baliekbis.com), Sekretaris Dewan Pendidikan Badung Dr. Drs. I Gede Made Putra Wijaya,S.H., M.Si. menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung harus memprioritaskan penambahan Ruang Kelas Belajar (RKB) sebagai solusi jangka pendek dalam menanggulangi ketimpangan rasio jumlah siswa dengan ketersediaan jumlah kelas dalam satu sekolah serta guna mengakomodir penerapan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur pembatasan rombongan belajar (rombel) dan jumlah siswa dalam satu rombel.

Penambahan RKB di sekolah-sekolah negeri juga dapat menjadi solusi yang realistis sebelum pihak Pemkab merealisasikan rencana pembangunan sekolah baru.” Saya mendukung rencana Bapak Bupati Badung untuk membangun sekolah-sekolah negeri baru, terutama Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sebagai jalan keluar agar masyarakat tidak selalu kebingungan mencari sekolah, apalagi sekarang diberlakukan sistem zonasi. Sebelum membangun SMPN baru, alangkah baiknya dilakukan pendataan terhadap kondisi sekolah. Bila ada SMPN yang masih memiliki lahan memadai, lebih baik di bantu dulu untuk penambahan RKB karena lebih cepat pengerjaannya dibanding pembangunan SMPN baru yang memerlukan waktu lebih lama,” katanya.

Putra Wijaya mengatakan penambahan RKB idealnya diprioritaskan bagi kecamatan-kecamatan yang masih minim SMPN seperti di Kecamatan Abiansemal, Kuta Selatan, dan Kuta Utara sehingga sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam PP 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.” Dengan adanya penambahan RKB secara otomatis daya tampung sekolah tersebut bertambah, jangan sampai ada lulusan SD di Kabupaten Badung yang tidak tertampung di Sekolah Menengah Pertama. Sementara untuk penambahan SMA/SMK tentu menjadi kewenangan Provinsi,” ungkapnya. Selain mendukung pembangunan sekolah negeri baru serta mengusulkan penambahan RKB, Putra Wijaya berharap Pemkab Badung turut memprioritaskan penambahan komputer di sejumlah SMPN dalam mendukung makin banyaknya SMPN yang menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).” Penambahan fasilitas laboratorium komputer di sekolah-sekolah mutlak dilakukan dalam memacu peningkatan kualitas UNBK. Bantuan dari Pemkab sangat dibutuhkan, terlebih penggunaan dana BOS sangat terbatas. Hal ini juga sejalan dengan keinginan Bapak Bupati Badung yang menghendaki seluruh sekolah bisa melaksanakan UNBK di tahun 2018,” katanya.

Putra Wijaya juga mengusulkan bila ada dukungan dana memadai, alangkah baiknya bila Pemkab memfasilitasi pengadaan jaringan internet di sekolah-sekolah, karena internet saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendukung dunia pendidikan dan pembelajaran anak, hanya saja penggunaannya harus dilakukan secara bijak agar jangan sampai fasilitas tersebut justru di salahgunakan oleh siswa. (ist)