Adi Wiryatama Nilai Wacana Koster Soal KB 4 Anak Tak Bisa Jadi Program
(Baliekbis.com), Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menilai wacana program KB (Keluarga Berencana) 4 anak di Bali sebagai bentuk pelestarian budaya Bali hanya sebatas imbauan kepada masyarakat Bali. Wacana kampanye Calon Gubernur Bali I Wayan Koster tersebut tidak bisa dijadikan program resmi pasangan KBS-Ace jika memimpin Bali nantinya. “Saya kira itu (program KB empat anak) hanya imbauan. Karena itu (mempunyai anak) hak asasi masyarakat. Kalau kita paksa punya anak juga tidak boleh,” kata Adi Wiryatama usai sidang paripurna DPRD Bali, Senin (26/3/2018).
Menurutnya wacana program KB empat anak di Bali memang bagus untuk melestarikan budaya Bali agar tidak ada generasi dan nama Bali seperti Nyoman atau Komang dan Ketut yang punah. Namun juga harus dilihat kemampuan ekonomi masyarakat jika memaksakan diri mempunyai anak lebih banyak. Karena hal tersebut akan terkait dengan kesejahteraan keluarga juga. “Itu (program KB empat anak) juga bagus tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Jadi tidak harus. Tapi kalau memang bisa, itu kita cari. Kesejahteraan rakyat tercapai, budaya lestari. Kalau Nyoman Ketutnya dobel sampai dua kali, kesejahteraannya pasti berkurang.,” ujar politisi PDIP asal Tabanan itu lantas berharap masyarakat Bali tentu harus mengukur kemampuan diri dan ekonomi keuangan sebelum memutuskan mempunyai anak lebih banyak di luar program KB nasional yang cukup maksimal dua anak.
Sebelumnya saat berkampanye di Banjar Bengkel, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem belum lama ini, Koster menyampaikan program KB empat anak di Bali yang dimodifikasi dari program KB nasional sebagai bentuk pelestarian budaya Bali. Alasannya dan tujuannya agar nama Nyoman dan Ketut tidak punah dan tidak ada generasi Bali yang hilang. “Saya ingin KB minimum empat anak agar kultur dan budaya kita tidak hilang. Sekian lama generasi kita hilang karena program KB dua anak,” kata dia. Selain hilangnya generasi, ada pula kerugian Bali dalam bidang penganggaran. Sebagai wakil rakyat asal Bali yang duduk di Badan Anggaran DPR RI, Koster paham betul bagaimana dana dikucurkan kepada daerah. “Semua itu dihitung pada jumlah manusia. Misalnya dana BOS, itu dihitungnya berdasarkan jumlah komposisi penduduk di satu wilayah,”ujarnya. Jadi, semakin sedikit jumlah orang, semakin sedikit pula bantuan yang didapat papar dia. Koster menilai kebijakan KB dua anak tak tepat diterapkan di Bali. Ke depan, ia akan melobi pemerintah pusat agar Bali diberikan kekhususan melaksanakan program KB empat anak. (wbp)
