Arimbawa Dukung Pelaporan MDA Bali ke Badan Kehormatan DPD RI
(Baliekbis.com), Kadek Arimbawa, menyatakan keprihatinannya atas kegaduhan yang terjadi di Bali sejak sepekan lalu menyusul kontroversi-kontroversi yang ditimbulkan oleh Arya Wedakarna (AWK).
Namun mantan kolega AWK di DPD RI ini mengaku bisa memahami gejolak yang terjadi di masyarakat akibat pernyataan-pernyataan kontroversial AWK. “Sangat disayangkan di situasi pandemi Covid-19, ada kegaduhan seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh krama Bali, khususnya Nusa Penida, bisa dipahami,” kata Kadek Arimbawa yang akrab disapa Lolak ini, Kamis (5/11).
Dukungan pun diberikan Arimbawa terhadap langkah yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang akan berkirim surat kepada Badan Kehormatan DPD RI di Jakarta untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan sebagaimana mestinya terhadap perilaku anggota DPD RI atas nama AWK. “Saya mendukung langkah-langkah dari MDA,” kata Arimbawa yang pernah menduduki kursi senator Bali dalam dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019 ini.
Arimbawa menyebut bahwa AWK boleh-boleh saja memiliki pemahaman berbeda tentang sebuah keyakinan. Tapi manakala keyakinan itu diungkapkan di ruang publik, maka menjadi hal yang tidak tepat. “Tupoksinya bukan di bidang agama, jadi tidak tepat jika melakukan penilaian dan pandangan-pandangan soal keyakinan yang sudah dijalankan oleh masyarakat Bali,” sorot Arimbawa.
Arimbawa pun mempertanyakan latar belakang AWK yang menyebut sosok yang sangat disucikan orang Bali dikatakan sebagai makhluk, seperti Ratu Hyang, Bathara Hyang Tohlangkir, Ratu Gede. “Ya jelas membuat ketersingungan umat,” ujarnya.
Soal rencana pelaporan AWK ke DPD RI pun diapresiasi oleh Arimbawa sebagai jalan prosedural yang bisa ditempuh oleh krama Bali. “Saya akan kawal laporan masyarakat Bali ke Badan kehormatan DPD RI,” kata Arimbawa.
Arimbawa pun mengaku dirinya sudah mengungkapkan keberatan pernyataan-pernyataan AWK itu dalam WhatsApp Group Silaturahmi Anggota DPD RI 2014-2019. “Saya prihatin dan menyesalkan terjadinya insiden di halaman kantor DPD RI di Renon beberapa waktu lalu, tapi saya juga harus memahami kekecewaan masyarakat,” ujarnya.
Desakan mundur dan pelaporan AWK memang terus berkumandang sejak pekan lalu. Teranyar, desakan mundur disuarakan elemen Semeton Nusa Penida saat melakukan Aksi Damai di depan Monumen Puputan Klungkung, pada Selasa (3/11) pagi. Desakan serupa juga terjadi saat aksi massa Forum Komunikasi Taksu Bali di depan Kantor DPD RI Jalan Cok Agung Tresna pada Selasa siang. (ist)
