Badung Property sebagai “Equalizing Power” Pendapatan Daerah di Luar Pariwisata
(Baliekbis.com), Rencana terbentuknya Badung Property merupakan langkah cerdas, visioner dan futuristik dari Bupati dan DPRD Badung dalam memperkuat sektor dasar dan infrastruktur serta sektor ekonomi kreatif, menuju perkuatan pendapatan daerah di luar sektor pariwisata (sektor tersier).
Selama ini sektor pariwisata mengkontribusi lebih dari 65% Pendapatan Daerah Kab. Badung, hal ini tentu terlihat sangat timpang dengan kontribusi sektor lainnya terutama sektor dasar yakni pertanian dan sektor sekunder seperti infrastruktur yg sesungguhnya berpotensi besar mendongkrak pendapatan daerah jika dikelola dengan atraktif, kreatif, inovatif & produktif.
Saat ini sektor pertanian justru seperti kerakap tumbuh dibatu (hidup segan, mati tak mau) yg harusnya dibangunkan kembali untuk memperkuat ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya menuju kesejahteraan petani dan pendapatan daerah. Sedangkan sektor infrastruktur memegang peranan penting dlm upaya menjadi sarana pelancar dari sektor pertanian dan sektor lainya termasuk pariwisata, jadi hadirnya Bapro ini diharapkan bisa menjadi Equalizing Power bagi pendapatan daerah, karena sektor pariwisata sangat rentan dengan kondisi dan perubahan situasi seperti saat pandemi covid ini terlihat nyata pendapatan daerah mengalami kontraksi hingga titik nadir, sementara sektor lainnya terutama pertanian tidak menunjukkan kontribusi yg berarti dari perspektif pendapatan daerah. Oleh karena itu rencana hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Badung Properti, hal ini merupakan langkah visioner dan Futuristik Bupati & DPRD Badung dalam upaya mengequalizing pendapatan daerah melalui potensi daerah yg memang sangat layak di tumbuh kembangkan.
Diyakini jika Perumda Bapro ini sudah terwujud maka pengelolaan potensi pertanian & infrastruktur serta industri kreatif masyarakat akan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi yg significan diluar sektor pariwisata. Sehingga jika terjadi keadaan darurat di sektor pariwisata, maka sektor yg lain yg dikelola oleh Bapro akan menjadi penyangga/buffer dan bahkan bisa mendominasi pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi.
*Puspa Negara Pengamat Pariwisata dan Pertanian
