Bahas Isu Eksploitasi Anak, Cok Ace Pertemukan Pemerhati Anak dan Pelaku Pariwisata
(Baliekbis.com), Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mempertemukan pelaku pariwisata dan pemerhati anak dalam acara bertajuk ‘selasa pariwisata’, Selasa (30/7/2019). Selain membahas persoalan umum di bidang kepariwisataan, pertemuan yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga menyinggung isu eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata.
Eksploitasi anak di sektor pariwisata menjadi perhatian Yayasan Alit dan Lentera Anak Bangsa yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut. Gunardi selaku Ketua Yayasan Alit mengaku prihatin karena masih ditemukannya kasus eksploitasi seksual yang menimpa anak-anak. Menurutnya, eksploitasi seksual umumnya dilakukan jaringan pedofil yang berkedok wisatawan. Mengutip data yang dirilis Pemerintah Australia, Gunardi menyebut sedikitnya 293 pedofil masuk ke Indonesia sejak tahun 2014.
Fakta tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata. “Jika tidak segera ditangani, hal ini kita khawatirkan akan merusak citra pariwisata Bali. Karena beberapa negara yang konsen terhadap perlindungan anak menunggu keseriusan kita dalam upaya mencegah terjadinya ekploitasi seksual pada anak, khususnya di sektor pariwisata,” ujarnya. Untuk itu, Yayasan Alit dan Lentera Anak Bangsa mendesak pemerintah merancang sebuah regulasi lebih jelas yang mengatur Child Protection Policy. Langkah ini akan memberi keyakinan bagi negara-negara internasional akan keseriusan pemerintah mencegah eksploitasi seksual terhadap anak.
Menanggapi hal itu, Wagub Cok Ace menyampaikan bahwa saat ini Bali memang menghadapi sejumlah permasalahan krusial yang butuh penanganan serius. “Masalah anak yang tadi dijelaskan hanya salah satunya, ada persoalan lain yang bisa menjadi bom waktu jika kita tidak segera ditangani,” imbuhnya. Salah satu persoalan serius yang saat ini tengah dihadapi sektor pariwisata Bali adalah persaingan tidak sehat dalam penyediaan akomodasi pariwisata. Selain berdampak pada kebocoran pajak, keberadaan villa yang jauh dari jangkauan pengawasan juga berpotensi menimbulkan persoalan lain seperti menjadi tempat persembunyian pedofil yang menyaru sebagai wisatawan. Lebih dari itu, masyarakat di kawasan wisata juga terkesan berlomba menyediakan akomodasi murah tanpa mempertimbangkan dampak sosial.Untuk itu, Cok Ace menggugah kepekaan semua pihak agar ikut tanggap dan peduli untuk mengatasi persoalan ini. “Ini jadi PR kita bersama dan tak bisa diselesaikan secara instan,” tambahnya.
Pertemuan rutin bulanan ini juga dihadiri jajaran pengurus Koperasi Pangan Bali Utara (KPBU). Ketua KPBU Gede Krisna menyampaikan komitmennya untuk membangkitkan dunia perkoperasian. Salah satu produk andalan koperasi yang beralamat di Desa Musi Kabupaten Buleleng ini adalah budi daya anggur laut atau yang kerap disebut bulung boni. Ke depan, pihaknya juga menggagas rumah kemasan untuk membuat produk lebih menarik dan laku di pasaran. Koperasi ini berharap bisa membangun sinergi dengan stakeholder di bidang pariwisata.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board IB Agung Partha Adnyana menyampaikan bahwa ‘selasa pariwisata’ merupakan agenda bulanan yang bertujuan membahas berbagai persoalan di bidang pariwisata. “Tiap bulan tema yang kita bahas berbeda-beda,” ujarnya. Selain membahas persoalan di bidang pariwisata dan mencari solusinya, agenda ini juga bertujuan menjembatani pelaku usaha dan stakeholder bidang periwisata. (ist)
