Bahaya, Politik Identitas Mengatasnamakan Agama
(Baliekbis.com), Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan bahaya politik identitas dengan mengatasnamakan agama. Menurutnya, agama harus steril dari kepentingan pilitik. Penegasan itu diutarakannya saat membuka Musyawarah Antar Umat Beragama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali di Goodway Hotel, Badung, Sabtu (4/8). Lebih jauh Pastika mengungkap, masuknya politik dalam agama menjadi ancaman serius bagi kerukunan antar umat. Kata Pastika, gejala pemanfaatan agama dalam kancah perpolitikan tanah air membuat tantangan yang dihadapi dalam upaya memelihara keharmonisan antar umat beragama menjadi semakin kompleks. Selain politik identitas, kemajuan IT juga dapat menjadi ancaman kerukunan umat. Pastika mengibaratkan era digital seperti pisau bermata dua. “Satu sisi mempermudah kehidupan, namun jika tidak dimanfaatkan secara bijak, bisa menjadi ancaman,” tegasnya. Salah satu dampak era digital yang perlu diantisipasi adalah kemunculan media sosial yang dapat mengalahkan peran media mainstream dalam mempengaruhi opini masyarakat. Menyikapi persoalan tersebut, Pastika berharap FKUB Provinsi Bali terus meningkatkan peran aktifbersama komponen lainnya, mulai dari Pemerintah, TNI/POLRI, dunia usaha, perguruan tinggi, serta seluruh unsur masyarakat guna mengupayakan langkah-langkah nyata mewujudkan tata kehidupan masyarakat Bali yang penuh toleransi dan rasa persaudaraan dalam suasana menyama braya yang hakiki. “Toleransi dan menyama braya itulah identitas utama kerukunan hidup beragama sekaligus sebagai salah satu prasyarat Bali, terwujudnya masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera,” imbuhnya.
Pada bagian lain, Pastika juga mengingatkan agar FKUB jangan hanya jadi ‘pemadam kebakaran’. Dalam artian baru turun ketika muncul persoalan antar umat beragama. Dalam menyelesaikan masalah umat, FKUB diminta mengedepankan budaya dialog dan musyawarah. “Budaya bermusyawarah pada hakikatnya adalah saling mendengarkan dan saling memberi masukan. Tidak menonjolkan ego masing-masing. Setiap masalah yang muncul harus segera diselesaikan, bahkan potensi permasalahan pun harus segera diantisipasi,” urainya.
Terkait dengan pentingnya peran FKUB, Pastika menyambut baik penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama yang konsisten digelar setiap tahun. Hal ini menunjukkan komitmen FKUB dalam memantapkan kerukunan dan keharmonisan hidup antar umat beragama di Daerah Bali. “Keberadaan FKUB telah menjadi salah satu pilar penting, dalam menumbuhkan dan mengembangkan kedamaian dan kerukunan yang selama ini telah terbangun di Bali dan telah diakui secara nasional bahkan internasional,” tambahnya.
Kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai forum diskusi dalam menyikapi dinamika sosialkeagamaan antar umat khususnya dan masyarakat Bali umumnya. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi wahana memantapkan komitmen seluruh umat beragama untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Selain membahas agenda Forum Kerukunan, Pastika berharap musyawarah ini juga membahas dinamika dan isu-isu penting yang berpotensi mempengaruhi, mengganggu, bahkan mengancam kerukunan dan kondusivitas masyarakat dan daerah Bali. Sehingga hasil musyawarah dapat menjadi pedoman semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah antisipasi. “Bali ini kecil secara geografis dan tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana daerah lainnya di tanah air. Mari kita buat Bali menjadi agung atau besar dalam arti “berkualitas”. yang membedakannya dengan daerah- daerah lain di tanah air. Hal ini sangat memungkinkan,
karena kita memiliki potensi untuk itu,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua FKUB Bali I Dewa Gede Ngurah Suasta dalam sambutannya mengajak seluruh umat dari berbagai agama untuk membumi. Karena menurutnya sejauh ini tingkat religius umat semata-mata masih di tataran formal. Musyawarah Antar Antar Umat Beragama yang diikuti oleh perwakilan FKUB Kabupaten/Kota se-Bali ini bertujuan mensinkronkan program kerja. Selain itu, FKUB akan merumuskan buah pikiran yang akan dibawa dalam Konferensi Nasional FKUB bulan September mendatang. (sus)
