“Bali Mandara Estapeta kepada Generasi Muda”, Jaga Estafet Kepemimpinan
(Baliekbis.com), Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan buku berjudul “Bali Mandara Estapeta kepada Generasi Muda” untuk menjaga kesinambungan program dalam estafet kepemimpinan agar tidak tercabut dari akar budaya tapi dengan “mindset” yang lebih maju. “Bali memiliki sejumlah program strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan Pulau Dewata yang berkualitas yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tiga misi untuk menuju Bali Mandara,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Putu Astawa di Denpasar, Kamis (25/5).
Tiga misi dimaksud adalah bagaimana SDM memiliki daya saing yang dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dalam kualitas kesehatan masyarakat Bali. “Dalam misi RPJMD ini, Bali juga menginginkan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang dapat diukur dari lamanya pendidikan masyarakat atau lamanya generasi muda bersekolah, artinya jangan ada anak yang sampai putus sekolah dan hal ini menjadi fokus pemerintah,” katanya. Melalui program inovatifnya, Gubernur Bali mendirikan SMA/SMK Bali Mandara untuk siswa yang kurang mampu dan berprestasi dan ini mendapat penghargaan pelayanan publik terbaik top 99 oleh Kemenpan.
“Ada 354 inovasi pelayanan publik di Tanah Air yang disetor ke Kemenpan dan Bali mendapatkan tiga penghargaan top 99 ini, yakni SMA/SMK Bali Mandara, podium bebas bicara, dan Simantri,” katanya. Sesuai visi dan misi Bali Mandara ini, lanjut dia, Pemprov Bali mengutamakan menjaga kekayaan alam dan nilai-nilai budayanya, kemudian mengoptimalkan perekonomian Bali pada sektor pariwisata agar masyarakat lebih sejahtera. “Untuk mengoptimalkan program Bali Mandara ini perlu adanya dokumen perencanaan yang bersinergitas antara perencanaan pemerintah pusat, perencanaan provinsi dan kabupaten yang selaras dan seimbang,” katanya. Pihaknya juga memetakan pelayanan wajib dasar seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pelayanan wajib non-dasar yang sudah dilaksanakan Bappeda Bali.
Ia menambahkan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilakukan selama 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan selama lima tahun, pemerintah juga telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja ini, kata dia, juga disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga terbentuknya anggaran ini. “Dalam merancang pembangunan daerah yang berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan dana,” ujarnya. (ant)
