Bandara Baru Untuk Atasi Kesenjangan Bali Utara dan Selatan
(Baliekbis.com), Gubernur Bali Made Mangku Pastika memenuhi undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI yang menggelar rapat koordinasi untuk mendengar paparan hasil studi “Bali Sustainable Transport and Connectivity Initiative” yang dilakukan Konsultan Bank Dunia. Rakor yang berlangsung, Senin (19/3/2018) di Ruang Rapat Lantai II, Kemenko Kemaritiman RI ini sekaligus mengklarifikasi informasi yang menyebut pembatalan rencana pembangunan bandara baru di Kawasan Bali Utara. Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, SH.MH dalam keterangan persnya, Selasa (20/3/2018).
Lebih jauh Dewa Mahendra menerangkan, pertemuan dengan Konsultan Bank Dunia itu dimanfaatkan Gubernur Pastika untuk menyampaikan sejumlah hal terkait dengan hasil studi yang menyebut kalau pembangunan bandara baru kurang feasible. Pastika menilai, studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia hanya mengacu pada aspek ekonomi. Padahal, sebuah studi idealnya juga mempertimbangkan aspek lain seperti sosial, politik dan budaya.
Secara gamblang Pastika menjelaskan bahwa rencana pembangunan bandara baru di Kawasan Bali Utara didasari atas kepentingan yang lebih besar yaitu untuk mengatasi kesenjangan antara kawasan Bali Selatan dan Bali Utara. Menurutnya, keberadaan bandara di Bali Utara sudah didambakan sejak lama dan telah tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009. Ia meyakini, kehadiran bandara baru itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah Bali secara keseluruhan. “Tak hanya dari segi pendapatan, kreatifitas masyarakat sekitar kawasan juga akan meningkat,” imbuhnya. Terkait dengan rekomendasi untuk membangun jalan menembus gunung untuk memperpendek akses Denpasar-Singaraja, Pastika berpendapat bahwa hal itu bisa digarap secara simultan dengan pembangunan bandara baru.
Masih dalam penjelasannya, Pastika juga menyayangkan karena studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia tak melibatkan Pemprov Bali. Karena itu, jika nantinya ada studi ulang, Dia berharap pihak Bank Dunia melibatkan Pemprov dan masyarakat Bali sebagai pihak yang paling mengetahui pembangunan infrastruktur apa yang dibutuhkan. Setelah menyimak paparan Konsultan Bank Dunia dan penjelasan Gubernur Pastika, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Ridwan Djamaluddin selaku pimpinan rapat memutuskan untuk membahas persoalan ini secara lebih intens. Rapat lanjutan dijadwalkan kembali digelar pekan depan. (sus)
