Bank Indonesia Dorong Pendalaman Pasar Keuangan Untuk Pendanaan Investasi yang Berkelanjutan di Provinsi Bali
iekbis.com), Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih kuat serta menjaga stabilitas sistem keuangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) Bank Indonesia menyelenggarakan Capacity Building Pasar Keuangan yang mengambil tema “Optimalisasi Pendanaan Berkelanjutan: Langkah Strategis Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Bali”.
Kegiatan ini berlangsung pada 22-23 Agustus 2024 di Grha Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja dan sejumlah narasumber berpengalaman yakni Financial Market Development Project (FMDP) Lead Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), Surya Pagi Asa; Legal Director MCAI, Dudi Rulliadi; serta Komisaris PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Dodi Miharjana.
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menekankan bahwa momentum pertumbuhan positif perekonomian Provinsi Bali perlu didukung oleh pendalaman pasar keuangan. Pasar keuangan dapat mendorong aliran capital flows atau transaksi valuta asing secara maksimal. Berdasarkan data Kementerian Investasi, nominal Foreign Direct Investment (FDI) di Provinsi Bali pada Januari-Juni 2024 sebesar USD710.22 juta.
Nominal FDI tersebut sudah mencapai 87% dari total FDI di tahun 2023 sebesar USD808.49 juta. “Tingginya FDI menunjukkan adanya potensi besar investasi asing yang dapat diserap di Provinsi Bali”, kata Erwin.
Sementara itu Direktur DPPK Bank Indonesia, Agustina Dharmayanti menekankan bahwa capacity building pasar keuangan merupakan upaya membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, termasuk meningkatkan awareness stakeholders daerah terhadap instrumen pasar keuangan di Indonesia.
”Pasar keuangan bermanfaat sebagai sumber pembiayaan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan fiskal serta pendukung stabilitas sistem keuangan,” tutur Agustina.
Capacity building kali ini membahas mengenai pengelolaan risiko dan lindung nilai jangka panjang (long-term hedging) dalam pinjaman jangka panjang yang disampaikan oleh Surya Pagi Asa selaku FMDP Lead MCAI. Surya menjelaskan pentingnya pengelolaan eksposur risiko pasar demi menjaga keberlanjutan usaha dan proyek investasi, terutama infrastruktur. Oleh karena itu, long-term hedging dapat bermanfaat untuk mengurangi eksposur melalui pengelolaan risiko.
Lebih lanjut, berkaitan dengan kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan, Dudi Rulliadi selaku Legal Director MCAI memaparkan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan terhadap pembiayaan berkelanjutan dari aspek regulasi, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia terkait kebijakan Loan to Value (LTV) dan Uang Muka Hijau, serta Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Hijau.
Selain itu, dipaparkan juga mengenai kebijakan mikroprudensial dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait implementasi keuangan berkelanjutan dan kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan. Dari aspek investasi potensial di Provinsi Bali, Komisaris Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Dodi Miharjana mengatakan salah satu program yang dijalankan PT SBDJ saat ini yaitu pembangunan layanan transportasi publik Bali Urban Rail. Proyek tersebut disebutkan akan meningkatkan konektivitas transportasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan tradisi nilai-nilai budaya Bali.
PT SBDJ menerapkan sistem kemitraan dengan investor dalam pembangunan Bali Urban Rail, sehingga investor tidak dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pemerintah. Alhasil, risiko pemerintah menjadi lebih rendah dengan skema pendanaan kemitraan. Bali memiliki potensi pengembangan pasar keuangan sehubungan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan untuk proyek strategis transformasi ekonomi Bali dan branding Bali yang dikenal hingga mancanegara.
Sejalan dengan Program Transformasi Ekonomi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong investasi di sektor-sektor unggulan non pariwisata. Dukungan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan SDM berkualitas yang dibarengi dengan pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan dan inklusif. (ist)
