Bawaslu Denpasar Ajak Masyarakat Berani Laporkan Pelanggaran di Pilkada 2024

(Baliekbis.com), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar mengajak masyarakat di Ibu Kota Provinsi Bali agar berani melaporkan segala bentuk pelanggaran maupun ketidakadilan yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana di Denpasar, Minggu, 29 September 2024 mengatakan pemilu maupun pilkada merupakan momentum penting agar pemimpin yang terpilih sesuai harapan masyarakat.

“Kami memastikan agar proses demokrasi ini dapat berjalan jujur, adil dan transparan. Tetapi, kami juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi yang sehat,” kata Hardy saat membuka Rapat Pengawasan Pemilihan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di kawasan Sanur, Denpasar.

Rapat pengawasan ini menghadirkan narasumber Ketua STAHN Mpu Kuturan Prof Dr I Gede Suwindia, MA, anggota KPU Kota Denpasar I Made Windia serta dihadiri Kabag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali Ni Luh Supri Cahayani.

Acara rapat pengawasan tersebut menghadirkan peserta dari berbagai organisasi kepemudaan, organisasi sosial, lintas agama, pemantau pemilu dan perwakilan sejumlah perguruan tinggi di Kota Denpasar.

“Kita semua bertanggung jawab menjaga pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan berintegritas,” ujarnya. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dan jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran.

“Mari kita satukan pandangan dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan,” ujar Hardy yang juga hadir bersama anggota Bawaslu Kota Denpasar itu.

Pandangan senada disampaikan oleh Kabag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali Ni Luh Supri Cahayani yang mengajak masyarakat di Provinsi Bali untuk ikut serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Harapan kami, peran aktif semua untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan,” kata Supri Cahayani.

Sementara itu, Ketua STAHN Mpu Kuturan Prof Dr I Gede Suwindia MA mengatakan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dibutuhkan sejumlah persyaratan.

Diantaranya komitmen netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, kompetisi yang fair antarcalon peserta pilkada, pelibatan warga sebagai pemilih, kebebasan pemilih, kerahasiaan pemilih, dan penegakan hukum pemilu yang adil.

Dalam kesempatan tersebut, juga disinggung sejumlah faktor yang dapat menurunkan kualitas pilkada, diantaranya dari sisi aspek kontestan, aspek penyelenggara pemilu, aspek faktor pemilih, serta aspek pemerintah, TNI dan Polri.

“Kita tidak bisa berteriak-teriak mengkritik penyelenggara pemilu, tetapi saat hari pencoblosan tidak datang. Hendaknya kita dapat turut langsung menjadi pioner di masyarakat, bergerak bersama membangun demokrasi yang lebih baik. Ketika ada masalah, jangan hanya menyalahkan begitu saja kepada penyelenggara, tetapi tentu perlu partisipasi aktif dari kita semua,” ujar Prof Suwindia.

Prof Suwindia pun menyoroti dalam tahapan Pilkada 2024 agar berhati-hati dan tidak mudah terjebak dengan isu-isu agama, adat, tradisi dan budaya. “Kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan dan jangan sampai apatis dengan yang terjadi di media sosial,” katanya.

Anggota KPU Kota Denpasar I Made Windia, narasumber berikutnya, memaparkan pemilu dan pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

“Selain itu, pemilu dan pilkada juga merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, dan sarana bagi rakyat berpartisipasi dalam proses politik,” ujarnya.

KPU Kota Denpasar, lanjut Windia, menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dapat di atas 70 persen, bisa meningkat dibandingkan saat Pilkada 2020 yang di angka 54 persen.

“Kami juga gencar melakukan sosialisasi kepada kaum disabilitas, selain juga melakukan sosialisasi menyasar pemilih pemula di SMA/SMK di Denpasar, bahkan melalui ajang Car Free Day,” kata Windia.

Terkait pelaksanaan kampanye di Kota Denpasar, Windia mengatakan KPU Kota Denpasar memfasilitasi pemasangan baliho sebanyak empat buah, dengan masing-masing satu baliho di setiap kecamatan serta satu videotron yang ditempatkan di depan KPU Kota Denpasar

“Kami optimistis pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Denpasar dapat berjalan dengan damai dan tanpa ada gejolak,” katanya.

Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani dalam menyampaikan sosialisasi tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 dikombinasikan dengan kuis berhadiah yang diberikan kepada para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat.