BMPS Klungkung Dilantik, Perlu Sinergi dengan Pemkab Memajukan Dunia Pendidikan
(Baliekbis.com), Pelantikan Pengurus BMPS Klungkung dihadiri Sekda, Ketua DPRD, Kadisdikpora, para Ketua MKKS, para Ketua Yayasan, dan Kepala Sekolah SMA/SMK swasta berlangsung Gedung Praja Mandala, Kantor Bupati klungkung, Selasa (5/7).
Ketua BMPS Bali Gede Ngurah Ambara Putra, S.H. dalam sambutannya mengatakan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung sangat antusias dan memberikan perhatian besar dengan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan ini.
Bahkan perhatian Pemkab Klungkung ini menandakan bahwa sama sekali tidak membeda-bedakan sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini membuktikan bahwa sinergisitas Pemkab Klungkung dengan Perguruan Swasta bisa terbangun dengan baik.
Selama ini diyakini kalau BMPS sebagai penyelenggara pendidikan sekolah swasta sudah selayaknya diperlakukan sebagai anak kandung oleh pemerintah daerah. Sehingga permintaan seorang anak pada orang tuanya harus menjadi perhatian utama.
Sembari menyampaikan bahwa masa pandemi ternyata berpengaruh terhadap dinamika dunia pendidikan. Salah satunya adalah animo masyarakat yang memprioritaskan pilihan kepada perguruan negeri dengan alasan biaya pendidikan.
“Faktanya di Kabupaten Klungkung ada 2 SMK swasta yang gulung tikar (bangkrut) karena tidak dapat murid. Awalnya 8 SMA/SMK swasta kini masih 6 SMA/SMK swasta yang masih operasional,” ucapnya. Lanjut Ngurah Ambara, bagi BMPS Bali tentu kenyataan itu adalah suatu kondisi yang memprihatinkan. Bayangkan berapa jumlah guru dan pegawai yang menganggur, dan berapa nilai aset yang terbengkalai. Apakah kondisi itu kita biarkan begitu saja. Apakah Kita tidak merasa khawatir bahwa kenyataan itu akan semakin memperburuk kondisi layanan pendidikan di Kabupaten Klungkung.
“Sesungguhnya, kita dapat belajar dari kondisi itu jika benar-benar berkiblat pada visi Gubernur Bali yakni Nangun Sat Kerti Loka Bali tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru,” terangnya. Jadi menurut Ambara, setiap dinamika dan perubahan yang terjadi sudah seyogyanya menjadi inspirasi untuk mencari terobosan agar dapat menolong, bahkan menyelamatkannya. Sejatinya, perspektif perubahan itu ada pada kemampuan mengolah data dan fakta sehingga ada regulasi dan kebijakan yang diarahkan untuk penyelamatan itu.
“Terus terang kami sangat terkesima setelah mengetahui capaian prestasi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung sejauh ini. Pertama, mampu mengalokasikan anggaran di Bidang Pendidikan sebesar 22,76% dan Kedua, Angka Transisi (AT) Kabupaten Klungkung telah mencapai AT SMP = 99, 38% dan AT. SMA/SMK –nya = 109,44%. Ini artinya, prestasi keinerja daerah terkait layanan bidang pendidikan sangat paripurna. Itu membuktikan Kabupaten Klungkung telah mampu menggerakan anak-anak tamatan SMP 109,44% untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah (SMA/SMK). Kami berpikir, kalau selama ini kerja keras Bupati Klungkung untuk menjawab tantangan Wajib Belajar 12 Tahun sangat realistis, dan sudah bisa dikatakan berhasil,” imbuhnya.
Sembari menambahkan, melihat hal itu tentu BMPS Bali akan berjuang terus agar prestasi yang gemilang tersebut bisa terus dipertahankan dengan baik terutamanya di Kabupaten Klungkung. Paling tidak bisa mengembalikan pencitraan sekolah swasta agar semakin baik ditengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk, dan bahkan nantinya di sekolah swasta juga mampu mengorientasikan pola-pola pengelolaan pendidikan yang memihak kebutuhan masyarakat dengan semangat “new-branding”/diferensiasi sekolah swasta.
Sehubungan dengan isu-isu yang berkembang terkait PPDB 2022/2023, BMPS Bali secara tegas menghendaki agar hasil PPDB SMA/SMK yang telah diumumkan per tanggal 4 Juli 2022 secara serempak oleh Disdikpora harus bisa disikapi lebih bijak oleh masyarakat. “Perlu diketahui bahwa BMPS Bali telah melakukan berbagai upaya agar segala proses PPDB berjalan dengan benar dan sesuai petunjuk teknis serta pedoman yang telah disosialisasikan bersama,” pungkasnya. (sus)
