BPR Harus Perbaiki Kualitas SDM Hadapi MEA
(Baliekbis.com), Menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) selain harus memperkuat permodalannya juga kualitas SDM-nya. Sebab persaingan bukan saja di daerah juga masuknya tenaga-tenaga dari luar negeri menyusul diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). “Masuknya tenaga-tenaga dari luar harus kita antisipasi dengan memperkuat SDM sehingga mampu bersaing dan memenangkan persaingan,” jelas Ketua Dewan Pimpinan Nasional iPro (Ikatan Bankir Profesional) BPR, Made Arya Amitaba,M.M. kepada wartawan terkait kondisi perbankan menghadapi MEA, Kamis (29/6/2017)) di ruang kerjanya BPR Kanti, Batubulan Gianyar.
Dikatakan sebenarnya secara individu, kualitas SDM local tak kalah dengan tenaga dari luar. Namun secara rata-rata, kita masih di bawah mereka. “Nah kondisi inilah yang harus bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas agar tak sampai tertinggal dengan tenaga-tenaga luar yang rata-rata memiliki kemampuan bagus,” jelas Dirut BPR Kanti ini.
Selain masalah SDM menurut Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Kadin Bali ini, dengan perekonomian yang belum pulih ini sejumlah BPR dihadapkan pada kondisi yang berat menyusul lesunya bisnis properti. BPR harus memperkuat modal agar bisa keluar dari masalah ini. Pasalnya banyak BPR yang bermain di bisnis properti ini sehingga saat kondisi lesu banyak yang sulit memenuhi kewajibannya kepada bank (BPR). “Kondisi turunnya properti ini menjadi salah satu bagian dari penyebab naiknya NPL/non performing loan alias kredit bermasalah,” tambah Amitaba.
Sebagaimana diungkapkan Kepala Sub. Bagian Kemitraan Pemda OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Wilayah 8 Bali-Nusra I Gusti Bagus Adi Wijaya saat acara Edukasi dan Literasi Perbankan di Pasar Kereneng belum lama ini disebutkan NPL BPR di Bali sudah di atas ketentuan nasional yakni maksimal 5 persen. “Saat ini NPL sudah di atas itu, salah satu penyebabnya karena banyak BPR bermain di bisnis property yang lagi lesu,” jelasnya.
Meski NPL terbilang tinggi, namun Amitaba menegaskan kondisi itu sebagai hal biasa. Sebab NPL tinggi itu banyak tingkatannya di antaranya karena tunda bayar. “Jadi mereka masih bisa memenuhi kewajibannya hanya waktunya diundur. Ini yang banyak terjadi, bukan karena macet alias sudah tak mampu bayar,” tambahnya.Terkait kondisi yang terjadi saat ini, Amitaba yang juga mantan Ketua Perbarindo (Perhimpunan BPR Indonesia) Bali ini berharap ke depannya pengelola lembaga keuangan mikro agar betul-betul jeli dengan kondisi yang berkembang sehingga bisa menjalankan usaha dengan baik. Pemerintah juga diharapkan ikut mendukung BPR baik dari sisi aturan maupun peningkatan kualitas. “Kita justru lihat Kementerian Koperasi jauh-jauh sudah menyiapkan SDM-nya dengan sertifikasi sehingga terlihat lebih pesat perkembangannya. Sementara di BPR masih jalan sendiri-sendiri,” tambah Amitaba. Saat ini jumlah BPR di Bali 136 dengan total aset Rp 14 triliun dan menyerap ribuan tenaga kerja. “Ini tentu akan membawa dampak besar bila BPR sampai bermasalah,” ujarnya. (bas)
