Cegah Kerugian, Dr. Mangku Pastika, M.M. Dorong OJK Tingkatkan Literasi Keuangan
(Baliekbis.com), Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M. mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar terus meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kerugian.
“Saya kira literasi ini hal penting agar LJK (Lembaga Jasa Keuangan) tetap hidup dan masyarakat juga diuntungkan. Jangan ada yang tertipu. Sebab dana masyarakat di Bali sangat besar. OJK juga harus siapkan SDM yang bagus, berkualitas sehingga mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Bali,” ujar Mangku Pastika dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi/Dialog, Kamis (15/2) di DPD RI Perwakilan Bali Denpasar.
Dialog dengan tema “Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R Mooy, Ketua Perbarindo Bali Ketut Komplit dan Dirut Jamkrida Bali Mandara Widiana Karya.
Sebelumnya, Ananda Mooy menjelaskan perkembangan perbankan di Bali cukup bagus. Bahkan Bali dananya melimpah, sangat besar. Untuk itu ia berharap bank bisa menyalurkannya dengan bunga kredit lebih murah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Tingginya dana masyarakat itu terlihat dari pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang jauh lebih tinggi dibanding kredit. DPK tumbuh sampai 22 persen sementara kredit hanya tumbuh 6 persen. NPL (Non Performing Loan -kredit bermasalah) juga terkendali yakni 2,95 persen dari batas maksimal 5 persen.
Demikian pula inklusinya tinggi yakni 92 persen. Namun literasi baru 57 persen. Ini memang masih di atas nasional, namun literasi ini perlu ditingkatkan lagi.
Menurut Mangku Pastika, literasi keuangan perlu mendapat perhatian dalam rangka mengamankan dana masyarakat yang begitu besar. “BPR dan Jamkrida Bali Mandara bisa ikut membantu meningkatkan literasi ini,” ujar Mangku Pastika.
Di sisi lain, mantan Gubernur Bali dua periode ini mengingatkan pentingnya mengambil upaya dalam menangani permasalahan yang ada seperti masih besarnya ruang pengembangan dan pendalaman pasar keuangan nasional.
Masih terdapat sejumlah persoalan fundamental, misalnya proporsi aset di sektor keuangan yang belum merata, tingginya tingkat bunga pinjaman, serta kesenjangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar.
Munculnya tantangan eksternal seperti disrupsi teknologi digital dan risiko keuangan baru yang terkait dengan krisis iklim dan dinamika geopolitik dunia. Masih tertinggalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor keuangan.
Adanya kebutuhan percepatan pembahasan dan pengesahan regulasi turunan dari UU P2SK. Masih maraknya aktivitas keuangan ilegal, misalnya pinjaman online (pinjol) dan investasi ilegal, yang sangat merugikan masyarakat. “Juga masih adanya ketimpangan jarak yang jauh, antara literasi dan inklusi keuangan, termasuk pada aspek keuangan syariah di daerah secara tidak
merata,” jelasnya.
Ananda Mooy menambahkan di tahun 2026, OJK juga menjadi pengawas LKM dan koperasi khususnya yang ‘open loop’ agar bisa sejajar dengan bank sebagai penghimpun dana masyarakat.
“Kita juga hanya mengawasi pelaku tapi juga prilakunya agar jangan sampai dalam perjanjian kerja sama justru merugikan masyarakat. Jadi kita lakukan pengawasan prudential (dengan kehati-hatian) dan market conduct. Seperti, meski banknya sehat tapi prilakunya gak sehat. Ini dalam rangka perlindungan konsumen serta lembaga keuangan itu sendiri,” ungkapnya.
Sementara Dirut Jamkrida Bali Widiana Karya memaparkan perkembangan lembaga penjaminan kredit daerah yang beroperasi tahun 2011 silam itu terus bertumbuh dengan sejumlah prestasi di tingkat nasional. Bahkan Jamkrida Bali Mandara kerap jadi rujukan nasional.
Hal senada disampaikan Ketua Perbarindo Bali Ketut Komplit. Saat ini di Bali ada 132 BPR dengan aset sekitar Rp21 triliun. “BPR perlu mendapat perhatian dan didukung karena menjadi industri yang dibutuhkan masyarakat,” harap Komplit. (bas)
