Cendikiawan: LPD Jangan Terseret Politik Praktis
(Baliekbis.com), Tahun 2018 ini merupakan tahun politik dimana akan dihelat pemilihan kepala daerah yakni Pilgub Bali dan Pilkada Gianyar dan Klungkung.
Tekait dengan tahun politik tersebut, LPD (Lembaga Perkreditan Desa) diharapkan tidak sampai terseret secara kelembagaan ke politik praktis yang mungkin saja akan menyebabkan konflik horizontal antar LPD. “Namun secara perorangan karena hak, tentu kita berharap akan terpilih pemimpin Bali yang memang memahami LPD dan telah berbuat untuk kemajuan LPD Bali,” ujar Ketua BKS (Badan Kerja Sama) LPD Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan,S.H., MSi. saat Rakerda LPD di Hotel Puri Nusa Indah, Selasa (6/2).
Dikatakan pemimpin yang dikehendaki tentu pemimpin yang mampu menghimpun lokal jenius dengan tetap mengutamakan informasi dan teknologi sehingga tercermin dengan perpaduan antara tradisional dan profesionalitas, ajeg Bali dengan berbasis ekonomi kerakyatan, untuk pelestarian seni, adat dan budaya menjadi dambaan bersama. Di sisi lain Cendikiawan menambahkan menengok masa lalu, melihat masa kini dan menatap masa depan adalah bagian dari upaya kita untuk mengenang waktu dan menghargai perintis LPD di masa lalu. “Apa yang telah dilakukan di masa lalu oleh perintis LPD, kita akan jadikan pedoman dalam mengelola LPD saat ini dan senantiasa berinovasi untuk melangkah ke masa depan,” ujar Cendikiawan yang juga salah seorang Ketua LPD di Tegallalang ini.
Rakerda dihadiri sekitar 210 peserta dari pengurus BKS LPD Bali, perwakilan LPD, Dewan Pertimbangan BKS LPD serta jajaran LPLPD. LPD dalam perjalanannya selama ini terbukti telah mampu memberikan 20 persen keuntungannya untuk pembangunan Bali khususnya pembangunan desa adat. Sebagai gambaran disebutkan akhir tahun 2017, keuntungan LPD di seluruh Bali mencapai 564 miliar lebih. Ini berarti dana pembangunan sebesar Rp 120 miliar lebih diserahkan untuk pembangunan desa adat. “Lembaga keuangan lainnya mungkin saja baru sebatas slogan dan janji akan ikut membangun Bali,” ujar Cendikiawan. Saat ini di Bali terdapat 1.433 LPD dengan asset seluruhnya Rp 18,4 triliun. LPD telah menyerap tenaga kerja 7.863 orang pegawai. Sedangkan jumlah dana yang dihimpun 15,3 triliun dari 2,2 juta nasabah dan kredit tersalur 13,1 triliun untuk 429.963 nasabah. “Ini adalah fakta bahwa krama Bali sangat antusias memanfaatkan LPD sebagai jasa keuangan berbasis adat dalam upaya melestarikan seni budaya adat berlandasakan Agama Hindu,” tuturnya. (bas)
