Cok Ace Harap Semua Pihak Secara Seksama Entaskan Kemiskinan
(Baliekbis.com), Angka kemiskinan per maret 2018 menurut data Badan Statistik Nasional (BPS) Bali cukup rendah, yaitu di angka 4,01%, dan lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,82%. Akan tetapi hal itu jangan dianggap sebagai hasil yang memuaskan, namun semua pihak harus terus berpacu untuk menurunkan lagi angka kemiskinan tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, di ruang Cempaka, Bappeda Prov Bali, Denpasar, (5/10).
Lebih jauh, dalam rapat yang dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta serta wakil bupati kabupaten/kota se-Bali, Cok Ace menyatakan meskipun relatif rendah, namun angka kemiskinan di Bali saat ini dikenal sebagai hard rock poverty atau fenomena dimana penduduk miskin sangat sulit dientaskan. Namun demikian Ia yakin melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dan juga partisipasi dari seluruh pihak, masalah tersebut bisa dientaskan. Ke depan Ia berharap anggaran untuk penanggulangan kemiskinan bisa efisien dan tepat sasaran, sehingga Ia berharap sinkronisasi data BPS dengan kenyataan di lapangan yang lebih baik.
“Saat ini kami sedang berupaya untuk membangun sinergi dengan seluruh stakeholder untuk meminimalisir angka kemiskinan tersebut, baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, lembaga legislative, hingga pelaku usaha dan sektor swasta. Untuk itu program Satu Pulau, Satu Tata Kelola dan Satu Komando yang tertuang dalam visi Pemprov Bali sudah dirasa sangat tepat untuk menyelesaikan masalah ini” imbuhnya. Untuk langkah selanjutnya, Ia mengaku pemerintah akan mengusahakan berbagai intervensi kebijakan agar pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran bisa segera terwujud.
Sementara Kepala BPS Bali Adi Nugroho memaparkan perkembangan angka kemiskinan di Bali. Menurutnya, per maret 2018 angka tersebut mencapai angka terendah dari beberapa tahun terakhir yaitu 4,01% atau sekitar 171,6 ribu penduduk. Hal itu menurutnya karena peran pemerintah yang mengeroyok program pengentasan kemiskinan dengan berbagai program. Saat ini menurutnya kantong-kantong kemiskinan masih terpusat di tiga Kabupaten yaitu Buleleng, Bangli dan Karanagsem. Untuk itu koordinasi yang baik antara Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan bisa segera menuntaskan masalah tersebut, sehingga kesenjangan antar Kabupaten/Kota juga bisa diminimalisir.
Sebelumnya Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiastana Putra menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ia menambahkan, meskipun angka kemiskinan di Bali sudah turun dari sebelumnya, namun kantong-kantong kemiskinan tetap ada, sehingga perlu ada usaha bersama-sama keroyok untuk mengentaskannya. Saat ini Ika Putra mengatakan bahwa pemprov Bali tengah menyusun RPJMD periode 2018-2023, dan muara dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah kesejahteraan masyarakat Bali termasuk pengentasan kemiskinannya serta menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.
Menanggapi rapat tersebut, para Wakil Bupati sepakat akan bekerja secara terkoordinasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Agar program tersebut bisa terwujud dan efektif, Ia berharap agar data BPS dengan kenyataan di lapangan bisa disinkronkan. (sus)
