Debat Cagub-Cawagub: Ditanya Hutang PEN Rp 1,5 T dan Defisit APBD Bali Rp1,9T, Koster Bilang Tidak Ada Masalah

(Baliekbis.com), Cagub Bali Wayan Koster menjelaskan pengelolaan APBD di masa pemerintahannya ketika menjabat Gubernur 2018-2023 tetap sesuai aturan. “Terkait defisit Rp1,9 triliun, itu adalah asumsi pendapatan dan belanja yang selalu disinkronkan di akhir tahun. Tidak pernah ada masalah dalam pengelolaan keuangan, termasuk selama pandemi Covid-19,” ujar Koster
saat debat publik yang dilaksanakan di BNDCC Nusa Dua, Rabu (20/11/2024) malam.

Dikatakan Koster, hutang PEN senilai Rp1,5 triliun, dana tersebut digunakan untuk pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. “Dana ini dipakai untuk program produktif, membebaskan dan mematangkan lahan seluas 326 hektar. Saat ini nilainya telah meningkat menjadi Rp5 triliun. Ini akan menjadi aset besar bagi Bali, bukan hanya untuk membangun identitas budaya, tetapi juga mendukung pariwisata berkelas dunia,” tegas Koster.

Koster juga membantah isu terkait pembangunan jalan tol yang dianggap bermasalah. Ia menegaskan bahwa semua proses, termasuk pembebasan lahan, dilakukan sesuai aturan dan tanpa “kong kali kong”.

Sementara Cagub De Gadjah menilai kebijakan tersebut tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintahan di bawah pasangan Mulia-PAS akan memaksimalkan alokasi APBD untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, dengan fokus pada kebutuhan mendasar.

“Kami akan memastikan proyek besar seperti jalan tol tidak menjadi beban anggaran daerah, melainkan diperjuangkan sebagai program pusat. Pemerintah daerah harus fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar propaganda politik,” tegas De Gadjah.

Sementara itu Calon Wakil Gubernur pendamping Koster, I Nyoman Giri Prasta, turut merespons kritik De Gadjah. Ia menegaskan bahwa proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi adalah demi kepentingan masyarakat Bali.

“Jangan politisasi proyek ini. Ini adalah untuk rakyat Bali. Mari dukung bersama agar proyek ini cepat selesai,” ujar Giri Prasta. Ia juga menyebut bahwa aset 326 hektare yang dimiliki Pemprov Bali telah memberikan keuntungan besar bagi daerah.

“Astungkara Giri Prasta hadir, Rp 1,5 trilun dari PHR (Pendapatan Hotel dan Restoran, Red) kita berikan, selesai. Aman Pak Koster,” ucap Giri Prasta.

Namun, pernyataan Giri mendapat respons keras dari De Gadjah. “Giri Prasta hadir dari mana? Anda jadi cawagub, bukan jadi Bupati Badung. Bagaimana PHR bisa membawa ke sana? Berpikir rasional dong,” semprot De Gadjah kepada mantan Bupati Badung tersebut.

Debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 memanas saat Made Muliawan Arya (De Gadjah) mempertanyakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di era kepemimpinan Wayan Koster.

Ia menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pertanian, di tengah defisit dan beban utang yang disebutnya cukup besar.

“Kesejahteraan masyarakat adalah tugas utama pemerintah. Mengapa anggaran untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sangat minim, sementara beban defisit APBD mencapai Rp1,9 triliun dan utang PEN Rp1,5 triliun,” tanya De Gadjah dalam sesi debat.

Ia juga mengkritisi turunnya alokasi anggaran untuk program pro-rakyat, seperti bantuan subak yang hanya Rp10 juta per tahun, serta pengurangan sharing KIS (Kartu Indonesia Sehat) untuk masyarakat miskin di Buleleng dari Rp40 miliar menjadi Rp18 miliar.

Selain itu, De Gadjah menyoroti perubahan Perusda dan Perumda yang dibentuk terkait Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di era Koster. “Bagaimana kebijakan ini sampai menjadi kasus hukum yang ditangani Bareskrim? Bagaimana memastikan proyek besar seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi bebas dari KKN?” imbuhnya. (ist)