Dianggarkan Rp45,9 Miliar, Bali Siapkan RS Khusus Tangani Kasus Covid-19
(Baliekbis.com),Gubernur Bali Wayan Koster mengaku mendapat banyak masukan positif terkait perlunya RS khusus untuk isolasi PDP dan penanganan Covid-19. Sehingga semua pasien akan diarahkan ke sana.
“Untuk itu ditugaskan RS PTN Udayana. Kita koordinasikan dengan pihak Unud. Ini penting agar virus ini tidak makin menyebar. Persiapannya sudah dilaksanakan dan diharapkan siap pada 7 April mendatang. Anggarannya juga sudah disiapkan melalui APBD untuk mendanai kebutuhan RS tersebut sebesar Rp 45,9 miliar dengan alokasi dana dari belanja daerah yang bisa dievaluasi, bahkan dihilangkan,” ujar Gubernur saat wawancara Eksklusif terkait penanganan Covid-19 di Bali, di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Senin (30/3/2020).
Gubernur menambahkan pihaknya selalu melibatkan Satgas, PHDI, MDA ditambah Bupati, Walikota, DPRD dan tokoh masyarakat untuk merumuskan kebijakan. Karena kebijakan apapun pasti berdampak pada masyarakat luas, jadi harus dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota dan DPRD setempat.
“Kebijakan yang sangat dan paling penting adalah imbauan agar masyarakat lebih banyak ada di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali yang sangat penting. Astungkara berjalan lancar, hanya instansi pemerintah, eselon 1-2, yang sifatnya pelayanan yang tetap masuk kantor. Aktivitas sudah sangat jarang,” ujar Gubernur.
Juga imbauan untuk menutup objek wisata, hiburan malam, kerumunan masyarakat dan meniadakan sementara kegiatan adat dan agama. Semuanya di bawah pemantauan polisi dan desa adat. Ini untuk mengurangi resiko penyebaran virus.
“Masyarakat Bali saya lihat kalau diberikan arahan tegas, bisa dijalankan dengan tertib,” jelasnya.
Dijelaskan RS Sanglah kini sudah diberikan kewenangan untuk melakukan uji lab dan sudah berjalan sejak 26 Maret lalu. Jadi tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jakarta atau Surabaya. Hasilnya pun bisa keluar lebih cepat, tidak lagi menunggu hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
Pihaknya telah mengupayakan bantuan APD dari pemerintah pusat. 4 ribu buah sudah turun dan dibagi ke RS-RS rujukan, nanti akan ada lagi tahap kedua pengiriman. Juga sudah ada alat rapid test untuk menguji ODP, PDP dan petugas medis sejumlah 3.800 kit sehingga bisa lebih cepat lagi prosesnya.
“Selain itu, kita juga memesan langsung dengan anggaran dari APBD untuk beli APD dari luar negeri dan perkiraannya minggu depan sampai, termasuk alat untuk rapid test. Pembelian ini berhubungan langsung dengan duta besar dan konsul negara sahabat. Jadi perlu prosedur dari antar negara.
Terkait imbauan masyarakat untuk tidak keluar dan menuju Bali, dikatakan hal ini tidak semuanya kewenangan provinsi. Kewenangan pusat pun belum ada melakukan lockdown. “Jadi kita harus sinkron dengan kebijakan pusat. Ini sifatnya imbauan untuk mengurangi arus masyarakat ke Bali. Kita juga sudah kirimkan surat ke pemerintah pusat untuk itu. Juga dilakukan pemeriksaan ketat di semua akses menuju Bali,” tegas Gubernur.
Terkait hal itu, Gubernur mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pelaksana Menteri Perhubungan serta Dirjen Perhubungan, untuk melakukan seleksi ketat dan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk Bali. Hari ini mulai dilaksanakan dan semua pintu masuk Bali membuat posko untuk koordinasi dan dilengkapi ruang isolasi. Namun arus masyarakat ke Bali dikecualikan untuk logistik, keamanan, dan kepentingan sangat darurat masih diperbolehkan. “Namun kalau untuk tujuan wisata atau kunjungan lain, saya minta untuk dicegat saja di pelabuhan,” ujarnya.
Adanya isu eksodus ke Bali, dikatakan ternyata itu adalah warga Bali yang pada saat Nyepi pulang ke kampungnya. Mereka warga yang tinggal dan beralamat di Bali. Jumlahnya pun kurang lebih 11 ribu orang. Mohon kepada semua pihak, jangan menilai itu orang baru. Itu warga Bali yang pulang kembali. Mereka punya hak untuk balik ke Bali. Yang penting ditangani secara protokol kesehatan.
Untuk status siaga darurat saat ini sampai 30 Maret pukul 24.00. Apakah diperpanjang atau ditingkatkan statusnya akan dibahas lagi.
Gubernur Koster menganggap di tengah upaya yang dilakukan, semuanya perlu bersatu padu. Seluruh lembaga, tokoh masyarakat, harus bahu membahu menghadapi masalah ini. Dalam konteks itu harus dilepas identitas-identitas subjektif pada hal tertentu, politik atau partai politik. “Jangan ada yang malah cari panggung, ambil kesempatan, ngomong seenaknya, sudutkan pemerintah. Ini sangat tidak arif. Harusnya semuanya mengeluarkan sesuatu yang konkrit, jangan malah kontra produktif. Ini masalah besar yang kita hadapi. Jangan malah cari panggung politik. Nanti pilkada atau pemilu silakan, akan saya hadapi,” ujar Gubernur.
Di sisi lain dijelaskan hingga saat ini jumlah PDP 141 orang, 41 masih dirawat. 90 negatif dan 10 positif terdiri 5 WNA (2 meninggal) dan 5 WNI. 1 orang sudah dikonfirmasi sembuh. Ditambahkan akan ada lagi warga Bali yang bekerja dan sekolah di luar negeri yang kembali. Mereka sudah disiapkan pintu penerimaan di bandara, protap ketat dengan protokol kesehatan dan tempat karantina representatif. 1.000 tempat tidur yang layak ber-ac, konsumsi gratis, cek kesehatan dll dan dikawal ketat TNI/Polri. Gubernur mengimbau agar seluruh warga tertib dan disiplin pada arahan pemerintah. Diam di rumah, jaga kesehatan, konsumsi makanan sehat, jangan menganggap remeh. Jangan bengkung, egois dan benar sendiri. (ist)
