Diisukan Tak Dukung Koster, Dhamantra Digagalkan ke Senayan
(Baliekbis.com), Pencoretan nama petahana PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra dari bacaleg DPR RI menyisakan misteri. Di luar dugaan, raihan 70.590 suara pada Pemilu Legislatif 2014 ternyata tak lantas membuat politisi 57 tahun itu menjadi prioritas moncong putih Bali menyongsong Pemilu 2019. Sebaliknya, pencetus revisi UU Provinsi Bali yang duduk di Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, investasi, dan BUMN ini justru “dieliminasi”. Padahal, rekam jejak Dhamantra sebagai aktivis kebudayaan yang “getol” menolak reklamasi Teluk Benoa dinilai menguntungkan jawara Pilgub Bali 2018, Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) yang berjanji menolak “proyek raksasa” tersebut. Dhamantra menyebut tiket ke Senayan merupakan kewenangan DPP PDIP meskipun DPD PDIP Bali bisa merekomendasikan.
Apakah telah berbuat salah sehingga akhirnya di-cut? Dhamantra menjawab santai. “Saya merasa tidak pernah membuat kesalahan terhadap partai dan berjuang bersama rakyat menolak reklamasi (Teluk Benoa -red). Saya membebaskan pajak lembaga perkreditan desa (LPD) di Bali. Saya anggap itu sebuah sejarah pengabdian yang tidak dapat dilupakan,” jelasnya, Sabtu (21/7). Dhamantra juga menegaskan dirinya tidak pernah terindikasi korupsi. “Saya tidak melakukan lobi-lobi. Saya berharap partai menilai kerja saya di Senayan. Bukan berdasarkan lobi-lobi,” tandasnya. Dhamantra pun membantah tidak berjuang untuk Koster-Ace dalam gelaran Pilgub Bali 2018. Dirinya mensinyalir ada isu yang sengaja dikembangkan agar tiket ke Senayan lepas dari genggamannya. “Itu isu yang dikembangkan secara informal atas tidak direkomendasikan tiang (saya) sebagai caleg ke DPP oleh DPD,” ungkapnya.
Apa kontribusi nyata untuk pemenangan calon PDIP di Bali? Dhamantra mengaku mengikuti acara deklarasi Koster-Ace di berbagai kabupaten. Selain itu juga membantu pengadaan logistik berupa 1.000 kaos bertuliskan KBS-Ace bersama Dhamantra Centre, 1.000 bendera PDIP, 1.500 paket sembako, 1000 kaos yang dialokasikan di Klungkung, serta menunaikan membantu pendanaan yang sifatnya sumbangan maupun wajib. “Soal berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk pemenangan kepala daerah dari PDIP di Bali bisa ditanyakan langsung ke DPD PDIP Bali,” ungkapnya.
Khusus pencalegan DPD PDIP Bali ke Senayan, Dhamantra mengaku sangat berharap menitikberatkan pada proses kelayakan yang alami berdasarkan prestasi. “Saya inginnya proses kelayakan yang alami berdasarkan prestasi saya mengurus rakyat. Kalau dianggap gagal silakan didrop. Tapi bila sebaliknya, dianggap layak, partai harus konsisten mencalonkan saya kembali,” tegasnya. (ken/ist)
