Diklat FSP Par-SPSI Bali, Satyawira: Jalankan Organisasi, Pengurus Jangan Hanya Andalkan Dispensasi
(Baliekbis.com),Menjadi pengurus organisasi seperti halnya serikat pekerja pariwisata diharapkan bisa mengatur waktu dengan baik. Perlu manajemen waktu sehingga aktivitas keseharian baik selaku pekerja, pengurus serikat dan keluarga bisa berjalan dengan baik dan tak saling mengganggu.
“Jadi jangan sedikit-sedikit minta dispensasi untuk urusan organisasi. Sebagai pengurus harus bisa mengatur waktu dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada seperti halnya teknologi dan informasi,” ujar PD FSP Par-SPSI Bali Putu Satyawira Marhaendra pada acara PD FSP Par-SPSI Bali bersama PC FSP Par SPSI Kab/Kota se Bali menggelar Diklat Kader FSP Par-SPSI se Prov. Bali di gedung SPSI Provinsi Bali Jalan Gurita Denpasar, Sabtu (14/12/2019).
Diklat yang akan berlangsung dua hari hingga Minggu (15/12/2019) diikuti peserta dari PUK (Pengurus Unit Kerja) dan Koker (Koordinator Pekerja) dari Badung dan Denpasar yakni
Waterbom, The Jayakarta, Ayodya Resort Bali, Bali Tropic Resort & Spa dan Bali Cruises Nusantara serta Panorama.
Putu Satyawira Marhaendra
Dikatakan pengurus harus siap dengan waktu. Ada waktu pribadi untuk organisasi. Sehingga tak ada alasan organisasi tak jalan dengan dalih sibuk alias tak ada waktu. “Contohnya, seperti diklat ini digelar Sabtu atau Minggu sehingga bisa diikuti,” jelasnya.
Satyawira memaklumi tugas pengurus (Serikat Pekerja -SP) tidak gampang. Sebab juga harus menjalankan tugas di tempat kerjanya selain urusan keluarganya. Karena itu diminta selain memahami tugas-tugas dengan baik juga memanfaatkan teknologi dengan baik untuk kemajuan bersama (organisasi).
Seperti untuk urusan anggota, bisa cukup memanfaatkan HP baik untuk mengirim foto, kegiatan atau data serta informasi penting lainnya. Jadi bisa lebih cepat dan efisien. “Zaman sudah berubah, jadi ngirim foto dan data untuk buat KTA, cukup pake wa dan foto di HP saja,” jelas Satyawira mencontohkan.
Selain pemanfaatan teknologi (TI), komunikasi antarsesama pengurus, anggota dan manajemen (perusahaan) agar dilakukan secara intens dan terbuka sehingga bila ada hal-hal penting dapat dikerjakan lebih awal.
Di sisi lain, Satyawira mengatakan pola kepengurusan belakangan ini sudah diperbaharui agar roda organisasi berjalan lebih baik agar jelas tugas dan tanggung jawabnya. “Jadi jangan sampai lempar tanggung jawab. Tak ada alasan kalau itu bukan tugas dan wewenangnya,” jelas Satyawira. (bas)
