Dirjen PPR: Pembangunan Infrastruktur Kunci Penting Mencapai Pemerataan Kesejahteraan
(Baliekbis.com), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Luky Alflrman, mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
“Di samping itu, pengembangan sumber pembiayaan infrastruktur menjadi perhatian penting pemerintah, mengingat kapasitas fiskal yang masih terbatas,” ujar Luky dalam agenda “Creative and Innovative Financing Forum”, salah satu side event dalam rangkaian kegiatan Annual Meeting lMF-Wodd Bank Group 2018 yang diselenggarakan di Hotel Ungasan Bay View, Jimbaran, Rabu (10/10).
Dirjen PPR menyebutkan pula berbagai altematif skema pembiayaan pembangunan infrastruktur telah dikaji dan diperkenalkan oleh pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta dan lembaga keuangan dapat turut berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur. Kementerian Keuangan kemudian memperkenalkan pembiayaan kreatif dan inovatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Instrumen dan skema pembiayaan infrastruktur yang telah disiapkan pemerintah yaitu melalui APBN, penerbitan SBN, skema pembiayaan KPBU dan alternatif lain yang tergolong kreatif dan inovatif dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Termasuk diperkenalkannya blended financing. Skema Pembiayaan blended finance ini akan melibatkan pemerintah, lembaga internasional serta philantropis melalui mekanisme pinjaman lunak, hibah, dan penjaminan,” jelasnya.
Ditambahkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dikembangkan juga menjadi salah satu wujud nyata peran pemerintah untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah perlu mencari cara mendukung sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan pembiayaan agar target SDGs dapat tercapai. Menurutnya berbagai hal dapat diajukan sektor swasta termasuk di antaranya mengganti profil risiko investasi dengan modal yang lebih fleksibel serta persyaratan yang lebih lunak, membangun kapasitas lokal, reformasi untuk regulasi, serta penerapan kebijakan yang lebih baik.
Salah satu cara yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan adalah membangun platform untuk memberikan dukungan keuangan bagi proyek yang terkait dengan pencapaian SDGs. Melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), telah dibentuk platform dengan nama “SDG Indonesia One”, yang diperuntukkan bagi dukungan proyek SDG yang dalam taraf proses pengembangan, konstruksi dan de-n’sking. Platform ini juga ditujukan untuk menghubungkan kegiatan proyek SDG dengan investor yang paling sesuai. Melalui platform ini PT SMI dapat memberikan hibah, pinjaman dan penyertaan modal, technical assistance, capacity building, dan riset untuk proyek yang berhubungan dengan SDGs.
Melalui forum ini, pembiayaan kreatif dan inovatif diharapkan juga mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata, mengingat sektor pariwisata ini tercatat sebagai sektor jasa yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan devisa. Salah satu fokus pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya adalah upaya pemulihan pariwisata di Lombok pasca bencana gempa bulan Juli lalu. Dirjen PPR menyampaikan meskipun saat ini Indonesia menjadi tuan rumah agenda Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018, kepedulian kepada korban dan wilayah terdampak bencana di Lombok tetap menjadi perhatian bersama. (ist)
