Diskusi 40 Tahun Perjalanan LPD, Rai Mantra: LPD adalah Perpaduan Nilai Tradisi dan Manajemen Modern

Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi berbagai pihak terkait dalam mendukung keberlanjutan dan eksistensi LPD sebagai salah satu pilar utama ekonomi desa adat. Saat ini dari 1.500 Desa Adat di Bali hingga Oktober 2024 tercatat ada 1.439 LPD dengan total aset mencapai Rp33,7 triliun.

(Baliekbis.com), Anggota DPD RI dapil Bali Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menekankan pentingnya strategi penguatan karakteristik perekonomian Bali berlandaskan kearifan lokal.

“LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat melalui desa adat. LPD adalah perpaduan nilai tradisi dan manajemen modern,” ungkap Rai Mantra
saat menjadi narasumber Forum Diskusi Nasional yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali bekerja sama dengan Forum Media Peduli LPD dan Badan Kerja Sama LPD (BKS-LPD) dan Lembaga Pemberdayaan LPD (LP-LPD) Provinsi Bali belum lama ini di Gedung PWI Bali.

Rai Mantra menegaskan tujuan utama LPD, seperti yang dirumuskan oleh mantan Gubernur Bali Prof. Dr. I.B. Mantra pada tahun 1984 untuk membantu desa adat di Bali dalam menjalankan fungsi-fungsi kulturalnya. Karena itu di era saat ini LPD harus mampu bertransformasi melalui rekalibrasi, reinterpretasi, reinteraksi, dan adaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Diskusi yang diselenggarakan serangkaian peringatan 40 tahun perjalanan LPD, mengangkat tema “Sinergitas Penguatan Ekonomi Desa Adat Bersama LPD” dihadiri pula narasumber Panit 2 unit 3 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali, Ipda Si Ngurah Putu Kusumayadi; Kajati Bali diwakili Kasi II Bidang Sosial Politik Kejati Bali, Anak Agung Jayalantara, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali diwakili Patajuh Baga IV Bidang Ekonomi MDA Bali I Ketut Madra dan Kadis Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) diwakili Kabid Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas PMA Provinsi Bali Kadek Doni Raditya serta Wayan Gata selaku saksi sejarah berdirinya LPD.

Ia berpandangan, perlu ada perbaikan tata kelola LPD, sebab tidak sedikit pengurus LPD bergaya mewah sedangkan yang menyimpan dana adalah pelaku UMKM yang mengejar upah harian, sehingga muncul rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap keberadaan LPD dan Bendesa.

“⁠Permasalahan yang terjadi saat ini pada intinya terletak pada tata kelola di dalam LPD sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Prioritas utama kita yakni memperbaiki ekosistem LPD,”
ujar mantan Walikota Denpasar ini.

Rai Mantra mengakui Kesadaran masyarakat tentang  hakikat LPD masih belum optimal. Banyak yang belum paham bahwa LPD adalah lembaga hybrid yang mengawinkan nilai tradisi dan manajemen modern dalam tata kelolanya. “LPD berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. LPD bukan business enterprise murni, terdapat nilai sosio-kultural di dalamnya,” tegasnya.

Plt. Ketua PWI Bali Dira Darsana, mengatakan penting peran pers dalam mendukung LPD sebagai penggerak ekonomi di Bali. “Lewat pers, masyarakat bisa lebih memahami keberadaan dan peran strategis LPD dalam mendukung penguatan ekonomi desa adat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKS LPD Provinsi Bali Dra. I Nyoman Cendikiawan,MSi. mengungkapkan kerja sama dengan PWI Bali bertujuan untuk memperluas informasi mengenai LPD yang telah hadir di Bali selama lebih dari 40 tahun. “Keberadaan LPD harus kita kuatkan bersama agar tetap eksis di Bali dan mampu menopang desa adat. LPD yang sudah baik kita tingkatkan, sedangkan yang masih kurang kita perbaiki,” tegasnya. (ist)