Diskusi Strategi Mendesain Kebijakan Publik, Dr. Mangku Pastika, M.M.: Penjabat Gubernur Bali Berperan Penting Menentukan Masa Depan Bali Mandiri
(Baliekbis.com), Penjabat Gubernur Bali yang kini dipegang Sang Made Mahendra Jaya memegang peran penting dalam menentukan masa depan Bali mandiri setelah berakhirnya era Gubernur Koster pada 5 September 2023.
“Jadi Penjabat Gubernur punya peran penting dalam setahun ke depan. Harus ada masukan ke Gubernur agar pembangunan bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. saat menjadi narasumber pada diskusi yang digelar DPD Persada Nusantara Bali, Sabtu (9/9) bertempat di Pojok Sudirman, Denpasar.
Diskusi dengan tema “Strategi Mendesain Kebijakan Publik untuk Masa Depan Bali yang Mandiri”
dipandu Tim Ahli Nyoman Wiratmaja didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara menghadirkan pula narasumber Dr. IDG. Palguna, S.H.,M.Hum., Dr. Gede Suardana,MSi. dan Dr. I Wayan Jondra,MSi.
Pada diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam itu mengemuka sejumlah masalah yang dihadapi Bali di antaranya soal defisit anggaran yang cukup besar, kualitas SDM, alih fungsi lahan hingga sampah yang menggunung.
“Soal defisit anggaran ini, masyarakat perlu tahu. Apa dengan 3 bulan ini hingga akhir 2023 defisit itu bisa teratasi. Apa dampaknya kalau hal itu tidak teratasi. Jangan sampai ada proyek sampai tak terbayar atau yang sudah dikerjakan tak selesai alias macet,” ujar mantan Gubernur Bali dua periode ini.
Juga soal IPM (Indek Pembangunan Manusia) yang turun, juga merosotnya kualitas pendidikan. “Apa masalahnya, kok bisa seperti ini. Kita malu kalau SMA kita turun kualitasnya. Jadi pendidikan harus jadi perhatian dan prioritas. Dulu SMA Bali Mandara pernah ‘the best’ di Indonesia,” tambah Mangku Pastika.
Melihat kondisi yang terjadi belakangan ini, Mangku Pastika mengajak semua pihak bangkit, sudah waktunya berbicara dan mencari tahu apa masalah dan apa yang terjadi. “Masa terus diam dan takut bicara. Kalau diam saja, maka akan makin terpuruk,” tambah mantan Kapolda Bali ini.
Diingatkan ke depan kebijakan publik yang akan dibangun oleh pemimpin (yang akan terpilih) memiliki visi misi dan strategi yang jelas. “Visi itu jangan kabur. Ini harus dipikirkan dengan baik. Kalau kabur maka susah untuk diimplementasikan dan diwujudkan,” jelasnya.
Seorang pemimpin di samping menjadi leader, panutan dan guru tetapi juga merupakan seorang manajer karena mengelolaa sumber daya yang luar biasa. Sumber daya ini harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Kita tidak boleh seperti membeli kucing dalam karung. Harus ada saat tertentu untuk kita bertanya kepada pemimpin dan membuat mereka berbicara,” pesan Mangku Pastika.
Sementada itu Dr. Dewa Palguna mengatakan
keliru besar kalau merasa sudah menyelesaikan persoalan dengan membuat peraturan. “Aturan itu harusnya lahir dari kebutuhan. Aturan itu bagus tetapi yang perlu adalah penegakan hukumnya. Apakah kita sudah mengevaluasi perda yang dibikin,” ujar mantan Hakim MK ini. Ia berharap pemimpin ke depan kalau membuat aturan jelas apa yang ingin dituju. Jangan hanya karena atas dasar keinginan.
Menurut Palguna, kebijakan publik itu sebenarnya apa yang dibutuhkan publik dan bukan apa yang diinginkan pemimpinnya. Ia berharap Gubernur dan Bupati/Wali Kota perlu duduk bersama, mau membangun apa. Bali ke depan harus dipetakan.
“Di masa Gubernur Mangku Pastika sudah ada peta jalan, yang dari sisi kemiskinan dibuat program bedah rumah. Kemudian SMAN Bali Mandara yang diduplikasi di Jawa Tengah. Membantu orang miskin dan bodoh itu adalah keadilan buat saya. Yang saya ingin saat ini gubernur menyelesaikan satu soal saja gunung sampah TPA Suwung, jangan bukitnya (Dawan Klungkung) yang hilang. Dengan teknologi, di Singapura, sampah bisa dipakai untuk reklamasi (laut),” tambah akademisi ini.
Gede Suardana mengatakan banyak terjadi persoalan kebijakan publik di masyarakat akibat pemimpin kurang memahami skala prioritas. Dr. Jondra menambahkan kebijakan publik harus bisa memecahkan permasalahan di masyarakat dan tingkatkan kualitas hidup orang banyak.
“Kebijakan juga harus libatkan masyarakat. Saya lihat yang sekarang ini minim melibatkan masyarakat. Masyarakat lebih banyak jadi penonton,” ujar Jondra. (bas)
