DJPb: Penyaluran TKD di Bali pada 2024 Capai Rp11,71 Triliun

(Baliekbis.com), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali mencatat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Bali hingga 31 Desember 2024 mencapai sebesar Rp 11,71 triliun atau 98,45% dari pagu dan tumbuh 5,70% (y-on-y).

“Kota Denpasar mencatat persentase penyaluran tertinggi (99,4%) dengan nilai sebesar Rp1,15 triliun lebih, sementara Kabupaten Bangli terendah (95,8%) dengan nilai sebesar Rp818,05 miliar,” kata Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Regional Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan dalam Konferensi Pers APBN KITA Regional Bali, di Denpasar, Kamis, 23 Januari 2025.

Ia merinci, TKD yang tersalurkan itu meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) d sebesar Rp7,47 triliun, Dana Desa sebesar Rp 635,37 miliar (telah tersalurkan 100%), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 492,8 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp2,37 triliun, DAK fisik sebesar Rp437,92 miliar, dan Dana Insentif Fiskal dengan penyaluran Rp 296,63 miliar.

Menurut Mufti Arkan, Dana Transfer ke Daerah khususnya Dana Desa pun telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Desa Baktiseraga, Kabupaten Buleleng untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu sebesar Rp118 juta. Desa Baktiseraga mengolah sampah organik menjadi pupuk alami melalui Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPST3R) Baktiseraga Bersih. TPST3R ini telah menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian melalui penjualan pupuk.

Selain itu, tambah dia, untuk mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui penyaluran Kredit Program. Di Provinsi Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Pada skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur. Hingga 31 Desember 2024, total penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp10,86 triliun, tumbuh 23,02% (y-on-y), dengan penerima manfaat sebanyak 145.502 debitur, meningkat 19,5% (y-on-y).

Penyaluran KUR didominasi oleh skema KUR Mikro (dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta), yang mencapai Rp6,89 triliun dan disalurkan kepada 120.475 debitur. Berdasarkan sektor usaha, penyaluran Kredit Program terbanyak berada di sektor perdagangan besar dan eceran (41,41%), diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18%), serta jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (13%).

“Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali,” ucapnya.

Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali.

“Seluruh pihak kami harapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money). Dengan langkah ini, perekonomian Bali diharapkan dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” kata Mufti Arkan.

Ia menyatakan, APBN Provinsi Bali hingga Desember 2024 yang mencatatkan tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah.