Dr. Mangku Pastika, M.M.: Gotong Royong Langkah Cepat Tangani Kemiskinan Ekstrem

(Baliekbis.com), Kemiskinan ekstrem di Bali bisa ditangani dengan cara gotong royong melibatkan pihak swasta selain pemerintah di daerah.

“Jumlahnya juga tak begitu besar. Seperti di Gianyar hanya 48 KK. Jadi kalau ini ditangani bersama-sama pasti ini bisa cepat tuntas,” ujar Anggota DPD RI Komite IV Dr. Made Mangku Pastika,M.M., saat Reses dengan tema “Ngerombo: Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Tantangan dan Solusinya”, Rabu (11/10) di Sek. DPD RI Perwakilan Bali.

Reses yang dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja menghadirkan narasumber Kepala BPS Prov. Bali Endang Retno Sri Subiyandani, Ketua Bappeda Gianyar AAN Dalem, Wkl. Ketua Bali Binar
Bhakti Agus Maha Usadha, Tokoh Pariwisata Bali Al Purwa dan Km. Kusuma Edy dari Yayasan Peduli Yatim Piatu.

Mangku Pastika bahkan menegaskan, perlu gerak cepat penanganan warga miskin ekstrem ini. “Caranya turun langsung ke lapangan, lihat seperti apa kondisi warga miskin ini. Jadi kita tahu apa langkah selanjutnya yang bisa diambil,” tambah Gubernur Bali 2008-2018 ini.

Cara itu pernah dilakukan saat Mangku Pastika menjabat Gubernur. Dengan program bedah rumah, ribuan rumah warga miskin bisa diperbaiki segera. “Saya bahkan setiap kunjungan nginep di ‘Hotel Mulia’ hasil bedah rumah ini,” tambahnya.

Mangku Pastika juga mengaku risih dengan adanya warga miskin ekstrem ini. Sebab Bali selama ini dikenal sebagai Pulau Dewata, pulaunya para Dewa.
“Bali dikenal gemerlap dengan pariwisatanya. Orang kaya di Bali banyak dan mereka yang kaya karena Bali juga banyak. Mestinya kemiskinan ini tak terjadi. Kemana uang yang banyak itu, kok masih ada yang miskin,” ujarnya penuh tanya.

Namun Mangku Pastika optimis, kemiskinan akan mampu dientaskan segera. Apalagi sudah menjadi program pemerintah.

Sementara itu Kepala BPS Bali Endang Retno Sri Subiyandani memaparkan sebenarnya kemiskinan di Bali masih yang terendah di tingkat nasional. Namun diakui ada warga yang berstatus miskin ekstrem meski tidak besar persentasenya. “Kemiskinan ekstrem ini ibarat kerak di panci. Membersihkan kerak memang lebih sulit dan perlu waktu. Tapi ini pasti bisa dikurangi,” ujarnya.

Dijelaskan kemiskinan ekstrem ini multidimensi, seperti pendidikan rendah, kesehatan menurun, tak terakses air bersih, rumah tidak layak, tak produktif dan berpendapatan rendah.

Ketua Bappeda AAN Dalem Jagadhita mengatakan pihaknya bersama instansi terkait tengat berusaha untuk pengentasan kemiskinan. Komang Edi menambahkan dengan pola gotong royong pihaknya berhasil menghimpun dana maupun sembako untuk disalurkan. “Kita siap untuk itu, termasuk membantu untuk pendidikan anak yatim piatu,” tambahnya.

Tokoh pariwisata Al Purwa dan Ketua NCPI Bali yang juga pengurus Kadin Bali Agus Naha Usaha menegaskan perlu langkah nyata menangani warga miskin ekstrem ini. “Action oriented untuk bantu pengentasannya. Kita harus turun dan bantu mereka secepatnya,” tandas Al Purwa seraya menyatakan kesiapannya membantu.

Sebelumnya Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya saat melantik I Dewa Tagel Wirasa menjadi Penjabat Bupati Gianyar menggantikan Made Agus Mahayastra di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (20/9), memberi beberapa catatan untuk Kabupaten Gianyar yakni tingkat persentase kemiskinan ekstrem di daerah seni ini berada di angka 1.38%.

Sedangkan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali di angka 0.54%. Dimana artinya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Bali. Tidak hanya itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar berada di angka 4.7% dimana tingkat kemiskinan Bali di angka 4.5%, yang juga berarti kemiskinan di Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di Provinsi Bali. Demikian pula dengan angka stunting di Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari Tahun 2021 di angka 5.1% naik menjadi 6.3% di Tahun 2022.

“Tingkat kemiskinan ekstrem dan angka stunting ini, saya harap menjadi atensi dan perhatian dari bapak penjabat bupati di samping peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi daerah serta investasi,” ujarnya. (bas)