Dr. Mangku Pastika, M.M.: Gunakan APBD untuk Sejahterakan Rakyat
(Baliekbis.com), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Gunakan anggaran daerah dengan baik dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu program pembangunan yang disusun harus kontekstual dan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujar Mangku Pastika saat menjadi narasumber dalam Workshop “Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bangli” pada Rabu (23/8) di Pemkab Bangli.
Workshop dibuka oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dihadiri para perbekel (kepala desa) se-Kabupaten Bangli dan BPKP Provinsi Bali.
Menurut Mangku Pastika, APBD Kabupaten Bangli pada 2023 ini sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Rp200 miliar. Itu artinya pembangunan di daerah ini juga dibiayai dengan pajak dari berbagai daerah di Indonesia.
Di sisi lain, mantan Gubernur Bali dua periode itu juga mengingatkan kepada jajaran birokrasi dan para perbekel dalam mengeksekusi anggaran selalu mematuhi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) agar bisa memberikan hasil maksimal dan tidak sampai bermasalah dengan hukum. “Kalau ada kesulitan, perbedaan persepsi sebaiknya berkonsultasi dengan BPKP,” pesannya.
Para sekretaris daerah dalam penggunaan anggaran diharapkan berhati-hati dan jangan melanggar prosedur karena mengikuti permintaan atasan. Mangku Pastika juga menekankan pentingnya upaya
peningkatan kualitas SDM agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD.
Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mengatakan pengelolaan keuangan memerlukan pengawasan. Apalagi pemerintah desa dalam mengelola dana tidak hanya dari pendapatan asli desa, juga ada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah.
Pengelolaan dana yang tepat akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Jadi penting adanya pengawasan yang ketat agar terarah sehingga semua prosesnya bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Muhammad Masykur menekankan kepada para perbekel/kepala desa di Kabupaten Bangli agar lebih cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia juga soal aset agar bisa menghasilkan sehingga memberikan kontribusi nyata bagi desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diharapkan bisa memberikan kontribusi pada bagi desa. (ist)
