Dr. Mangku Pastika, M.M.: Infrastruktur Minim, Banyak Potensi Keuangan Bali Belum Tergarap
(Baliekbis.com), Pesatnya pariwisata Bali membuka banyak peluang bisnis. Namun sayangnya hanya sebagian kecil yang bisa memberi kontribusi bagi warga lokal maupun daerah. “Pariwisata Bali bukan hanya pariwisata budaya, tapi dengan kemajuan teknologi banyak bisnis lain berkembang. Uang banyak berseliweran di Bali, tapi ini gak bisa diambil. Kita hanya dapat recehnya akibat belum memadainya infrastruktur,” ungkap Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. pada reses, Rabu (9/8) di Kantor Sekretariat DPD Bali, Renon Denpasar.
Reses mengangkat tema “Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK: Literasi Keuangan dan Percepatan Akses Keuangan Masyarakat di Daerah” yang dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja menghadirkan narasumber Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra Kristianti Puji Rahayu, Ketua Perbarindo Bali dan
Ketua NCPI (Nawa Cita Pariwisata Indonesia) Bali Agus Maha Usadha.
Menurut Mangku Pastika banyak dana pengusaha asing yang tak masuk dalam ekosistem keuangan karena ketiadaan infrastruktur dan tidak adanya regulasi pendukung. “Bali seharusnya mampu menjadi hub bagi pelaku usaha sektor finansial dunia. Sebagaimana yang terjadi di Singapura yang mampu mendulang manfaat besar berupa income bagi negara. Disamping memberikan peluang usaha dan bekerja bagi warganya. Jadi Bali jadi tempat ‘beternak’ duit karena tempatnya enak seperti Singapura,” ujar mantan Direktur Reserse Ekonomi Mabes Polri ini.
Di sisi lain, mantan Gubernur Bali dua periode ini melihat tantangan perbankan khususnya BPR saat ini cukup kompleks bahkan sebagian kondisinya mulai memprihatinkan. Selain menghadapi persaingan bank umum, BPR juga bersaing dengan lembaga keuangan mikro lainnya termasuk pinjol. Ini perlu diantisipasi sehingga 132 BPR yang ada saat ini bisa tetap tumbuh.
Sementara Kepala OJK Bali-Nusra Kristianti Puji Rahayu mengatakan menghadapi kondisi saat ini pihaknya terus memperkuat infrastruktur literasi keuangan. Di Bali ada program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang melibatkan semua lembaga terkait untuk mempercepat literasi dan akses keuangan.
Puji Rahayu menilai kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali posisi Juni 2023 terjaga stabil, tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik. Sejumlah program telah dilaksanakan seperti Program Kredit/Pembiayaan Melawan Renternir KURDA GAS (KUR Daerah Gianyar, Aman Sejahtera), Kurda UMK, Kredit Mesari (Membangun Masyarakat Bali) dan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Dalam penyaluran kredit mencapai Rp101,15 triliun atau tumbuh 4,20 persen. Pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit Investasi. “52,68 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 5,33 persen yoy. Peningkatan penyaluran kredit ini selaras dengan kebijakan pelonggaran aktifitas masyarakat dan meningkatnya aktifitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali,” jelasnya.
Untuk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp154,04 triliun atau tumbuh 24,02 persen yoy. OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
Ditambahkan, restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp26,39 triliun atau turun sebesar 42,37 persen posisi Juni 2023.
Sedangkan, jumlah investor Pasar Modal wilayah Bali masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada Juni 2023, jumlah investor saham di Bali sebanyak 104.136 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 20,38 persen yoy.
Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp4,59 triliun atau tumbuh 14,96 persen yoy lebih tinggi dibandingkan Mei 2023 yang sebesar 7,53 persen yoy.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
OJK terus mendorong pelindungan konsumen dan penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui program edukasi tatap muka (offline) maupun daring (online) yang bersifat masif melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
Literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang memadai merupakan bentuk pencegahan sejak dini terkait pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Ke depan, OJK berkomitmen menerapkan strategi terintegrasi antara program literasi dan inklusi keuangan, pelindungan konsumen dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan di seluruh Indonesia.
Selama tahun 2023 hingga Juli, OJK Bali telah melaksanakan 88 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 43.375 orang, dan juga edukasi melalui sosial media yang menjangkau lebih dari 28 ribu orang selama bulan Juli 2023.
Untuk KUR, realisasi tahun 2023 hingga Bulan Juni sebesar Rp3,83 triliun atau 30,06% dari target KUR 2023 sebesar Rp12,73 triliun. Realisasi KUR terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (41,92%), Pertanian (15,56%), dan Industri Pengolahan (11,90%). “Terkait KUR ini, kami akan lakukan evaluasi bank penyalur KUR,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPD Perbarindo Prov. Bali IGN. Panji mengungkapkan dalam menjaga eksistensi BPR diperlukan penguatan modal maupun melakukan merger. “Kalau gak kuat, BPR harus ‘kawin’,” tambah Puji Rahayu.
Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha yang juga Waketum Kadin Bali ini menceritakan tantangan Bali yang dominan bergantung dari pariwisata mulai dari erupsi Gunung Agung, terjadinya covid hingga perang. “Bali saat ini belum pulih betul. Perlu back-up berbentuk loan dengan perlakuan khusus agar bisa bangkit,” ungkapnya. (bas)
