Efisiensikan Penggunaan Anggaran, JPKP Inventarisir Bangunan Mangkrak
(Baliekbis.com), JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) DPW Bali bersama JPKP DPD Karangasem akan menginventarisir bangunan-bangunan dan saran yang dibangun dengan anggaran pemerintah namun tidak dimanfaat secara baik. “Dalam waktu dekat ini kita akan menginventarisir bangunan dan sarana yang ada di Kab. Karangasem yang dibangun dari anggaran APBN dan APBD namun tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik,” ujar Ketua JPKP DPW Bli Gede Putu Eka Budiyasa, S.E.,M.M., Senin (1/5/2017).
Upaya tersebut tambah Eka Budiyasa perlu dan mendesak dilakukan dalam rangka mendukung efisiensi penggunaan anggaran dan tepatnya sasaran sesuai peruntukan. Sehingga ke depannya gedung bangunan atau fasilitas lainnya akan bisa difungsikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. “Ini dapat menjadi ajang inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan bangunan dan sarana yang belum difungsikan atau belum berfungsi secara optimal,” tambah Eka Budiyasa yang juga salah satu pengurus Partai Nasdem Denpasar.
Di Bali ada berbagai sarana publik yang mangkrak dan tidak berfungsi dengan baik. Padahal bangunan dan fasilitas tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang nilainya tidak sedikit. “Kalau saja dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya maka bangunan tersebut tentu dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas termasuk meningkatkan kesejahteraannya,” tegasnya. JPKP yang berada di bawah naungan Staf Kepresidenan akan terus melakukan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang menggunakan dana pemerintah agar bisa berjalan dengan baik. Ditambahkan untuk itu DPW JPKP akan terus memantapkan koordinasi dengan JPKP di kabupaten-kabupaten.
Disinggung salah satu langkah DPW JPKP Bali ikut dalam menumbuhkan pengembanagan desa wisata yang belakangan ini serius digarap pemerintah, Eka Budiyasa mengatakan pihaknya akan terus berupaya memberikan dukungan untuk terwujudnya desa wisata agar mampu member dampak positif bagi warga desa bersangkutan. “Pengembangan desa wisata bukan saja member peluang perkembangan ekonomi masyarakatnya, namun juga tumbuhnya kesadaran akan potensi yang dimiliki. Dan ini penting dalam menjaga kelestarian alam serta isinya,” tambah Eka Budiyasa didampingi Sekretaris DPW JPKP Bali N. Sarjanayasa,S.E. dalam sebuah rapat terbatas belum lama.
Dalam rapat tersebut JPKP secara khusus menekankan pentingnya desa wisata di Bali bisa diwujudkan dengan baik. Apalagi trend wisata saat ini sudah bergeser dari wisata massa ke wisata alternatif. Karena mass tourism kurang ramah lingkungan dan kurang member peran ke komunitas lokal. Desa wisata itu salah satu upaya meningkatan kualitas destinasi yang diharapkan akan terjadi peningkatan ekonomi. Sesuai data sejak 2013 Pemprov Bali telah membangun 100 desa wisata. Tahun 2016 mulai dilakukan sosialisasi pengenalan desa wisata dan sudah sebagian besar dibina. Kerja sama dalam membantu pengembangan desa wisata juga dilakukan seperti akan melibatkan perbankan untuk mendukung fasilitas seperti system digitalisasi untuk memudahkan transaksi keuangan di desa wisata nantinya. (ist)
