Eko Budi Cahyono: Banyak Anggota Dewan Terjerat Korupsi Karena Tak Paham Anggaran
(Baliekbis.com), Banyaknya anggota Dewan belakangan ini terjerat kasus korupsi bukan karena kemaruk harta semata. “Banyak dari mereka yang kurang paham dengan alur anggaran dan menerimanya begitu saja sehingga ujung-ujungnya ikut terjerat masalah uang negara ini,” ujar politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Bali H.M. Eko Budi Cahyono, S.E.,M.M.,M.H. saat diminta komentarnya, Minggu (23/9) terkait banyaknya anggota dewan terjerat korupsi akhir-akhir ini.
Menurut pengusaha properti yang juga dikenal sebagai konsultan hukum bisnis ini, faktor lemahnya penguasaan anggaran menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Karen itu ke depan, dewan harus dibekali cara-cara pengelolaan uang negara itu dengan baik sehingga pemanfaatannya tak salah sasaran dan tak menyalahi aturan yang ada.
Yang terjadi ini kan, ada sementara anggota dewan karena tak paham betul dengan posisi anggaran itu, langsung saja menerimanya tanpa mengetahui asal usulnya secara jelas. “Karena itu ke depan masalah anggaran ini harus menjadi perhatian serius sebab sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” ujar caleg DPR RI Dapil Bali dari PKB nomor urut 2 itu.
Seperti diketahui, anggota legislatif mempunyai tiga fungsi yakni budgeting (penganggaran), legislasi (pembuatan kebijakan seperti UU ataupun peraturan daerah) dan pengawasan (controlling). Namun diakui Eko, ada pula sebagian yang terjerat kasus korupsi karena sengaja “bermain anggaran” untuk memperkaya diri atau kelompoknya.
Ia mencontohkan kasus yang sangat memprihatinkan adalah sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur menjadi tersangka suap. Mereka ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. “Padahal kalau dilihat nilai yang diterima masing-masing tak banyak. Jadi tak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung. Saya melihat kemungkinan karena ada anggota yang tak paham betul soal itu,” tambah Pendiri Bali Ekonomi Creatif Institut ini.
Kondisi ini sangat miris dan sudah tentu membawa dampak bagi citra lembaga. Ini yang menjadi tantangan besar dalam Pileg 2019 agar lahir anggota legislatif yang benar-benar bersih dan berintegritas. “Dan sudah tentu nantinya bisa membawa kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat lebih baik. Sebab anggaran bisa seutuhnya dimanfaatkan sesuai alurnya,” tambah penulis buku ekonomi bisnis “bestseller” berjudul “Sukses Ada di Pikiran dan Infrastruktur Ekonomi” itu.
Untuk itulah dirinya juga tergerak ingin ikut membenahi citra dan kinerja lembaga legislatif di DPR RI. Baginya lembaga legislatif perlu diisi lebih banyak orang yang punya integritas dan kejujuran serta niat “ngayah” untuk kepentingan masyarakat. Upaya ke arah itu harus dimulai dari kualitas para calegnya, rekam jejaknya,” tegas pria kelahiran Muncar Banyuwangi yang pernah menjabat tenaga ahli Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.(bas)
