Fakultas Kehutanan UGM Dorong Penerapan Sistem PertanianTerpadu Kawasan Hutan
(Baliekbis.com), Fakultas Kehutanan UGM terus mendorong implementasi teknologi integrated forest farming system (IFFS) untuk penyelesaian persoalan kemiskinan desa hutan di Jawa. “Kebijakan pemerintah membangun lumbung pangan/ food estate yang semestinya diterapkan di lahan-lahan hutan tidak produktif, mestinya bisa mengadopsi teknologi dalam IIFS. Tentunya diikuti dengan penataan lanskap yang berkelanjutan,” paparnya dalam acara puncak Dies Natalis ke-75 Fakultas Kehutanan UGM, Jum’at (23/10). Puncak acara dies berlangsung secara luring diikuti oleh peserta dalam jumlah terbatas dengan protokol kesehatan dan disiarkan secara live streaming melalui Youtube Kehutanan UGM.
Melalui konsep IFFS dengan penerapan agroforestri intensif yang digagas Fakultas Kehutanan UGM in ditujukan untuk mencapai tujuan produksi pangan dan kelestarian fungsi hutan yang seimbang. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mengurai permasalahan kemiskinan desa sekitar hutan, tetapi sekaligus mempercepat rehabilitasi hutan. Teknologi ini telah dimplementasikan UGM di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM di Getas dan Ngandong seluas 10.901 hektar.
Saat menyampaikan Laporan Tahunan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Budiadi mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan sejumlah poin-poin masukan pada pemerintah soal Omnibus Law Cipta Kerja. Antara lain dengan menyiapkan tim kajian terkait kelestarian dan integrasi sumber daya alam, daya dukung kehutanan dan dihapusnya batasan luas tutupan hutan minimal 30% dari luas DAS atau pulau.
“Harus dibangun kesepakatan nasional bahwa hutan bukan barang dan jasa peghasil ekonomi utama, tetapi sebagai barang pengendali dan penghasil jasa ekosistem. Perlu ada pengawalan dalam penyususnan turunan UU Cipta Kerja baik peraturan pemerintah maupun di level kementrian,” urainya.
Dalam kesempatan itu Budiadi turut memaparkan sejumlah perkembangan dan capaian yang diraih Fakultas Kehutanan dalam setahun terakhir dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan, dia menyebutkan bahwa program S1, S2, dan S3 Fakultas Kehutanan UGM telah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional yakni meraih akreditasi A dari BAN PT. Pengakuan di kancah global juga diperoleh Prodi S2 dari ASIIN. Sementara program S1 saat ini tengah dalam proses pengajuan akreditasi ASIIN.
Berikutnya di bidang publikasi terjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Secara kumulatif jumlah publikasi termasuk paten dan hak cipta di tahun 2020 ini mencapai 183 buah. Penambahan sebesar 30% dari tahun 2019 ini tak lepas dari dukungan tingkat universitas berupa program luncuran seperti program Rekognisi Tugas Akhir.
Budiadi menyebutkan di tengah pandemi Covid-19 pihaknya terus berusaha melaksanakan tugas-tugas tridharma dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan. Selain itu mengikuti kalender akademik masa darurat dalam pelayanan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar.
Usai penyampaian Laporan Tahunan Dekan turut disampaikan pula orasi ilmiah oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo. Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan tentang peran penting sektor kehutanan dalam ketahanan nasional. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan (food security), kemandirian pangan (food resilience) terutama kedaulatan pangan (food sovereignty) harus menjadi tekad bersama untuk mewujudkannya.
Oleh sebab itu, kedaulatan pangan nasional harus didukung oleh semua pihak. Selain itu juga didukung semua program terkait, didukung sumber daya lahan yang cukup, sumberdaya manusia yang tangguh serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kita tidak ingin negara kita goyah karena kelangkaan pangan sehingga kedualatan pangan nasional harus didukung semua pihak,”terangnya.
Dia pun berharap Fakultas Kehutanan UGM untuk bisa berperan aktif mengoptimalkan sektor kehutanan dalam pencapaian salah satu tujuan strategis nasional di bidang pangan. Karenanya Fakultas Kehutanan UGM perlu memperkuat diri dalam bidang manajemen hutan, budidaya dan teknologi hutan dengan tetap mengutamakan konservasi hutan untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional. (ika)
