Dari FGD di Amatra Center: Izin Hingga Pemasaran Tantangan Peternak di Bali
(Baliekbis.com), Di balik potensi dan peluang yang begitu menjanjikan di sub sektor pertenakan, ternyata peternak maupun pengusaha ternak belum bisa aman menjalankan usahanya. Berbagai kendala masih dihadapi mulai dari produksi/budidaya, harga yang kerap tak stabil bahkan anjlok, hingga masalah perizinan juga menghantui peternak.
Dalam sebuah diskusi belum lama ini yang digelar di Amatra Center dengan menghadirkan puluhan peternak yang tergabung dalam Komunitas Peternak Bali berbagai persoalan berhasil diungkap. Bahkan diskusi yang dikemas dalam FGD (Focus Discussion Group) dengan tema “Mau Dibawa Kemana Peternakan Bali” secara khusus dihadiri Dirjen Peternakan Drh. I Ketut Diarmita serta Anggota DPR RI Komisi IV, AA Bagus Adhi Mahendra Putra selaku penggagas acara untuk membedah masalah yang terjadi sekaligus mencarikan solusinya.
Untuk diketahui sebelumnya dalam pertemuan di Dinas Peternakan Bali yang dihadiri puluhan peternak masalah perizinan dan rekomendasi pasokan ayam sempat menghangat. Peternak mengaku dipersulit mendapatkan izin. Seperti peternak babi, mereka kesulitan mendapatkan izin ketika akan melakukan pengiriman keluar Bali, padahal kebutuhan itu untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup besar. Sementara peternak ayam mengungkapkan soal keberadaan Rumah Potong Unggas (RPU), pasokan, distribusi, izin, hingga pemasaran. Prinsipnya persoalan yang dihadapi para peternak tidak jauh beda.
“Kami hanya meminta kepada pemerintah untuk bersikap adil, jangan ada yang namanya monopoli. Berdayakanlah kami, karena kami perlu arahan dan bimbingan,” ujar Sang Putu Sudarsana, salah seorang peternak yang hadir. Pengusaha lainnya juga berharap ada izin untuk antar pulau babi. Pasalnya kebutuhan babi di Jawa khususnya Jakarta begitu besar.
Menjawab masalah itu Kadis Peternakan Wayan Sumantra saat itu menyatakan kesiapannya akan memfasilitasi para peternak dengan melakukan kajian-kajian yang lebih konprehensif . “Segera kita akan keluarkan rekomendasi atas izin kirim babi dan pasokan ayam, tapi beri kami waktu untuk melakukan beberapa kajian, terutama terkait dengan data yang belum kami miliki,” sebut Kadisnak.
Dari tempat yang sama Dirjen Peternakan Drh. Ketut Diarmita mengatakan perlu adanya pengelolaan secara bersama yang terintegritas, tidak sepenggal-sepenggal. Ia minta pengusaha besar yang sukses agar ikut membantu yang kecil. “Jangan yang kecil ditinggalkan atau dibiarkan, kalau bisa digandeng dalam berusaha,” pesannya. Dirjen juga menegaskan tidak boleh ada yang namanya pengelolaan dari hulu sampai hilir. Kalau ini sampai terjadi maka akan ada indikasi pasokan dan harga dipermainkan, tandasnya sembari menambahkan, pihaknya meminta pada Kadisnak untuk memberikan bimbingan, arahan serta kemudahan bagi para peternak yang tujuannya untuk mensejahterakan para peternak itu sendiri. Dirjen mengingatkan pula pentingnya transparansi informasi dan pengelolaan.
Sementara anggota DPR RI Gus Adhi Mahendra Putra menekankan beberapa hal seperti, jangan sampai ada usaha yang menguasai dari hulu sampai hilir yang akhirnya akan menimbulkan rente rente baru. “Kami akan mendorong dibentuknya satgas pangan yang berfungsi sebagai pengawas, kalau perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tukasnya seraya menambahkan, sinergitas dalam pengelolaan akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan pariwisata Bali.
Dari diskusi yang berlangsung cukup hangat itu beberapa solusi telah dihasilkan di antaranya, persoalan RPU akan segera disikapi, untuk pengiriman babi akan difasilitasi dan ada upaya peningkatan kualitas untuk memenuhi standar. Dirjen berjanji akan mengirimkan timnya yang akan menghitung jumlah pasokan serta kebutuhan daging di Bali. Perlunya sinergitas dan transparansi yang akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan pariwisata. (bas)
