FGD Bali Darurat Sampah, Dr. Mangku Pastika, M.M.: Dengan “Kekuatan” Besar yang Dimiliki, Pemerintah Bisa Tangani Sampah

(Baliekbis.com), Dengan kekuatan besar baik kewenangan, uang, fasilitas dan SDM yang dimiliki, pemerintah sebenarnya bisa menangani masalah sampah yang berlarut-larut sampai saat ini. Apalagi dengan kebakaran di sejumlah TPA sampah, masalah sampah mestinya bisa cepat dicarikan jalan pemecahannya.

Demikian antara lain mengemuka dalam FGD “Bali, Darurat Sampah, Resolusi Pengelolaan Sampah Bali” yang berlangsung Rabu (8/11) di ALC (Agro Learning Center) Cekomaria Denpasar.

Diskusi yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai komunitas itu menghadirkan narasumber Anggota DPD RI dapil Dr. Made Mangku Pastika,M.M., Pengamat Pendidikan Dr. Gede Suardana, Made Kariada,S.E.,S.H., M.H. dan Putu Esa Purwita,SPd. serta dipandu Ade Suantara,SPd.

Mangku Pastika mengatakan sampah memang menjadi masalah bersama. Karena itu penting sekali adanya kolaborasi untuk mengatasi masalah sampah ini. “Kita sekarang ini sedang darurat sampah, termasuk Indonesia dan dunia. Kita setiap hari menghasilkan sampah. Mulai pagi kita sudah keluarkan sampai (buang air besar). Jadi kalau bicara sampah maka ini tanggung jawab semua orang,” tegasnya.

Persoalannya bagaimana bisa mempersedikit sampah, menggunakan ulang dan mendaur ulang (3R -Reduce, Reuse, Recycle) sehingga sampah tidak semakin menumpuk dan tidak tertangani.

“Cuma siapa yang mengerjakan dan yang paling bertanggung jawab untuk urusan ini. Sebab untuk menanganinya perlu uang, sistem, teknologi, dll.
Bicara sampah juga tidak luput dari lingkungan. Saya kira pemerintah harus melakukannya. Karena memiliki kekuatan besar untuk itu. Ada uang, SDM, fasilitas dll.,” tambah mantan Gubernur Bali dua periode ini.

Pajak yang dibayar. masyarakat mestinya juga bisa disisihkan untuk mengurus sampah. Tapi sejauhmana hal itu sudah dilakukan. Jadi tugas masyarakat mengetahuinya dan turut memberikan solusi.

“Saat saya pertama jadi Gubernur tahun 2008, yang prioritas saya datangi TPA Suwung. Cuma saat itu sampahnya belum menumpuk setinggi seperti sekarang ini. Saat itu sampah sudah dikerjasamakan antara Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) dengan sebuah perusahaan. Diperkirakan ribuan ton sampah yang masuk TPA tiap hari akan bisa menghasilkan listrik yang akan dibeli PLN. Tapi ternyata ini tidak jalan.

Setelah itu ada 51 perusahaan yang datang mau olah sampah. Sempat ada, investor Korea namun terkendala bangunan cerobong yang tinggi, tak sesuai Perda. Sehingga gagal lagi.

Sekarang ini dengan kondisi yang sudah sedemikian rupa, harus ada langkah cepat menangani sampah yang setiap harinya makin menumpuk dan membawa ‘ancaman’.

“Dengan melihat kondisi saat ini maka ada tiga hal yang perlu dilakukan yakni ‘tipping fee’ (biaya layanan pengolahan sampah), PLN harus mau membeli listrik yang dihasilkan dari TPA dan izin bangunan cerobong. Cara lain meski skala kecil yakni membangun TPS 3R seperti yang dilakukan TPS 3R Seminyak dengan mesin ‘monster’-nya yang mampu mengolah sampah,” ujar Mangku Pastika.

Dengan mesin Monster sampah itu TPS Seminyak juga bisa memproduksi hasil pembakaran sampah anorganik menjadi material untuk produk mebel seperti meja dan kursi taman hingga paving block.
“Jadi dengan mesin yang tidak terlalu mahal Seminyak berhasil mengolah sampah di lingkungannya dan ini bisa dikembangkan ke tempat lain. Saya kira dengan model Seminyak ini kita gak perlu jauh-jauh belajar soal sampah,” tambah Mangku Pastika.

Di sisi lain Mangku Pastika mengingatkan pentingnya transparansi agar masyarakat tahu apa yang dimiliki dan dikerjakan pemerintah sehingga bisa menumbuhkan partisipasi. “Kita lihat di pemerintahan desa, APBDes dipasang di tempat umum agar diketahui masyarakatnya. Rakyat berhak tahu untuk apa saja anggaran itu. Saya waktu Gubernur buka Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja, jadi biar rakyat tahu dan ikut mengontrol apa yang kita lakukan dan sejauhmana manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Mangku Pastika.

Termasuk untuk urusan sampah, di Kantor Gubernur saat itu ada ‘pabrik pengolahan pupuk mini’ sehingga sampah berhasil diolah dan tidak ada keluar. Pupuknya digunakan untuk kebun dan taman yang ada.

Sementara itu Gus Norma dari komunitas Bersih Bersih Bali menekankan pentingnya keberlanjutan yakni apa yang sudah pernah ada dan terbukti baik agar diteruskan oleh pemimpin (baru).

Ia mempertanyakan rencana pungutan Rp150 ribu dari wisman, agar jelas apa yang mau dikerjakan. Jadi jelas seperti halnya pungut pajak kemana arahnya.

Udi Prayudi dari KMHDI mengatakan warga memang wajib membantu pemerintah terkait masalah sampah. Tapi ia mempertanyakan dengan ‘kekuatan’ besar yang dimiliki pemerintah, apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah (sampah) ini.

Ia berharap pemerintah bisa jadi contoh nyata. Seperti halnya di kantor gubernur dan DPRD Bali yang halamannya begitu luas, apa sampah di kawasan itu sudah ditangani. “Mestinya jangan sampai ada sampah dari kantor yang keluar. Jadi bisa jadi contoh bagi nasyarakat. Di KMHDI sampah bisa dikelola sehingga tak ada yang sampai keluar,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam diskusi yang banyak dihadiri peserta dari KMHDI, Mangku Pastika juga mengajak agar anak muda (Hindu) mau maju dan jadi pelopor untuk masa depan bangsa ini. “Hindu itu simpel, scientific, fleksibel, logic dan universal. Jadi KMHDI harus kuat dan bisa menghadapi apa yang akan terjadi ke depannya,” jelas Mangku Pastika.
KMHDI juga harus ikut ambil peran di bidang edukasi sebab sudah punya contoh-contoh nyata soal sampah.(bas)