FGD Komite IV DPD RI dengan Unud: Akademisi Dorong Pemerintah Fokus Kembangkan Kelautan dan Pertanian
(Baliekbis.com), Kekayaan Indonesia sangat besar di sektor Kelautan dan Pertanian. Bila ini fokus dikembangkan diyakini akan mampu mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian antara lain mengemuka dalam FGD (Focus Discussion Group) Komite IV DPD RI dengan Unud, Senin (25/3) bertempat di Gedung Perpustakaan Kampus Universitas Udayana, Jimbaran Badung.
FGD yang dihadiri Anggota Komite IV, WR IV Unud Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika,M.Kes., Pj Gubernur Bali diwakili Asisten Adminitrasi Umum Dewa Putu Sunartha, tuan rumah yang juga Anggota Komite IV DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. serta Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga,S.Th. yang sekaligus membuka FGD dengan tema “Inventarisasi Materi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU RPJPN Tahun 2025-2045”.
FGD yang diikuti pula puluhan mahasiswa menghadirkan narasumber akademisi Unud Prof. ITB Suka Arjawa, Ketua Bappeda Bali Wayan Wiasthana Ika Putra dan Dekan Fisipol Unud Dr. Drs. I Nengah Punia, MSi.
Prof. Suka Arjawa mengatakan SDA negeri ini sangat banyak. Karena itu pemerintah perlu fokus sehingga bisa maksimal mengembangkan potensi yang ada. Di era sebelumnya Indonesia bisa swasembada pangan sehingga berkecukupan. Tidak sampai impor seperti yang terjadi. “Saya yakin dan optimis dengan potensi yang ada bila fokus dikembangkan maka negeri ini akan bisa cukup pangan, tak sampai impor,” tegas Suka Arjawa.
Hal senada disampaikan Dekan Fisip Dr. Punia yang mengingatkan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam pembangunan. Apalagi Bali kaya dengan kearifan lokalnya. “Kalau kearifan lokal ini diperhatikan dan diadopsi dalam pembangunan maka akan memberikan dampak positif,” ujarnya.
Punia mencontohkan manfaat kearifan lokal di pariwisata yang sangat positif dampaknya, juga pemberdayaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) termasuk arsitektur Bali. “Seperti adanya subak yang sudah diakui dunia dalam pengembangan pertanian,” tambahnya.
Menurutnya kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal. Kepada DPD RI, ia mengusulkan agar dalam pembangunan ke depan bagaimana bisa mengintegrasikan unsur kearifan lokal agar pembangunan terarah dan tidak semena-mena sehingga otonomi daerah betul-betul dirasakan.
Wakil Rektor IV Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, MKes. dalam sambutannya mengatakan FGD merupakan salah satu langkah penting dalam menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak di daerah untuk memperkaya pandangan dan pendapat DPD RI. Universitas Udayana mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk interaksi yang konstruktif antara DPD dengan stakeholder di daerah yang dalam hal ini adalah daerah Bali.
Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah bekerja dengan baik dalam menghadirkan wadah bagi adanya diskusi dua arah antara DPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili daerah, dengan konstituennya di daerah.
“Kami Universitas Udayana mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya sebagai tuan rumah dari diskusi yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RPJPN 2025-2045. Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-berbeda. Semua daerah di Indonesia tentu harus bergerak bersama untuk mencapai visi RPJPN 2025-2045 yaitu Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan atau dikenal dengan Indonesia emas 2045,” harapnya.
Ditambahkan, semangat untuk tumbuh dan maju bersama menuju Indonesia emas, selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh Universitas Udayana yang diilhami oleh kearifan budaya Bali yang diantaranya adalah konsep Astra Brata yaitu kepempimpinan dengan panutan pada sifat-sifat alam semesta. FGD harapnya mampu memberi motivasi untuk mencapai visi Indonesia emas melalui partisipasi publik yaitu interaksi antara stakeholder di daerah dengan para wakilnya di DPD RI.
Sementara itu Dr. Made Mangku Pastika,M.M. dalam sambutan pengantar diskusi mengatakan RPJPN 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPN menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional selama rentang waktu 20 tahun.
RPJPN juga menjadi arah dan pedoman bagi penyusunan RPJPD, RPJMN dan RKP setiap tahunnya. Penyusunan RPJPN selain memerlukan kesinambungan, juga kesesuaian antara visi dan misi RPJMN dengan arah pembangunan yang sinergis antar sektor, antar wilayah, nasional dan daerah, serta antar berbagai pemangku kepentingan. RPJPN juga seharusnya memberikan daerah arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Selain itu, keberhasilan pembangunan jangka panjang nasional bergantung pada keberhasilan pembangunan daerah. Dalam hal ini, kesenjangan antar daerah memerlukan intervensi nasional yang kuat dan konsisten serta berkelanjutan untuk memperkecil kesenjangan antar daerah.
“Suksesnya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas sangat ditentukan pemerataan pembangunan antar daerah. Indonesia emas tahun 2045 tercapai melalui pencapaian kesejahteraan seluruh daerah,” ujar mantan Gubernur Bali dua periode ini.
“Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan bisa menjadikan negeri ini betul-betul berkilau. Inti dari pembangunan jangka panjang adalah keberlanjutan. Saya lihat mahasiswa Fisip yang hadir, bisa menjadi pemimpin ke depannya,” ujar Mangku Pastika.
Wakil Ketua Komita IV Fernando Sinaga, S.Th. mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 akan berakhir pada bulan Desember 2024.
Lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah: (1) Pendapatan per kapita yang tumbuh pesat sebesar 6,5 kali lipat; (2) Kemiskinan dan Ketimpangan yang semakin menurun; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar 16 dunia; (4) Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang membaik 0,77 persen per tahun; dan (5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun sebesar 27 persen.
Walaupun demikian, tambahnya masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045.
Adapun Pimpinan dan Anggota Komite IV yang hadir dalam FGD yakni Novita Anakotta, S.H., M.H Wakil Ketua Komite IV/Prov. Maluku, Fernando Sinaga, S.Th Wakil Ketua Komite IV/Prov. Kalimantan Utara, Dr. Made Mangku Pastika, M.M Koordinator Tim/Prov. Bali, Alexander Fransiscus Prov. Kep. Bangka Belitung, Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M Prov. Bengkulu, Prof. Jimly Asshiddiqie Prov. DKI Jakarta, Casytha A. Kathmandu, S.E., M.Fin Prov. Jawa Tengah, Muhammad Afnan Hadikusumo Prov. D.I.Y., Evi Zainal Abidin Prov. Jawa Timur, H. Sukiryanto, S.Ag Prov. Kalimantan Barat, Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H Prov. Kalimantan Tengah, Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D. Prov. Sulawesi Utara, H. Almalik Pababari Prov. Sulawesi Barat, H. Ahmad Syaifullah Malonda, SP Prov. Sulawesi Tengah, Dr. MZ. Amirul Tamim, M.Si Prov. Sulawesi Tenggara, H. Ahmad Sukisman Azmy, S.Hum Prov. NTB, Hilda Manafe, S.E., M.M Prov. NTT, M. Sanusi Rahaningmas, M.MSIp Prov. Papua Barat dan Pdt. Ruben Uamang Prov. Papua. (bas)
