Final, Pansus Akomodir Anggaran Keolahragaan Minimal 2 Persen
(Baliekbis.com), Persoalan anggaran keolahragaan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Keolahragaan DPRD Bali masih tarik ulur dan menjadi pembahasan alot. NamunNamun dalam rapat harmonisasi Senin (14/5/2018) di ruang Baleg DPRD Bali yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Biro Hukum, KONI Bali dan instansi terkait, Pansus Keolahragaan DPRD Bali akhirnya menyepakati angka 2 persen dianggarkan dari besarnya belanja langsung APBD Bali.
“Pertimbangan yang paling krusial dan viral adalah soal anggaran 2 persen. Tapi kita sudah putuskan di Ranperda tetap kita ajukan 2 persen,” kata Ketua Pansus Ranperda Keolahragaan DPRD Bali Bagus Suwitra Wirawan usai rapat. Sesuai perhitungan Pansus, jika anggaran keolahragaan diatur minimal 2 persen dari belanja langsung APBD Bali pada tahun 2018 diperkirakan angka untuk dana pembinaan sekitar Rp 140 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai sebagai angka minimal yang harus dialokasikan untuk dana pembinaan keolahragaan.
Ketika ada event-event olahraga seperti halnya rencana Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan digelar di Bali nanti, Pemprov Bali juga diharapkan berani menganggarkan lebih dari angka yang sudah disepakati. “Kesepakatan angka itu adalah minimal kalau ada event- event besar bisa ditingkatkan lagi, apalagi nanti Bali bisa menjadi penyelenggara PON di Bali butuh dana besar lagi,” ujar politisi Gerinda asal Badung itu.
Bagus Suwitra Wirawan mengakui pembahasan Ranperda Keolahragaan ini cukup alot dan memakan waktu yang cukup panjang. Akibatnya, rencana Ranperda ini ditetapkan dalam rapat paripurna dalam minggu bisa molor setelah diakomodirnya anggaran keolahragaan 2 persen tersebut. Sebab, Biro Hukum masih perlu konsultasi kembali ke Kementrian Dalam Negeri.
Namun, kata Bagus Suwitra Wirawan, Pansus Keolahragaan DPRD Bali, sebelumnya sudah pernah melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri dan sudah diberikan lampu hijau sehingga berani memasukan angka 2 persen. Terlebih hal tersebut juga sejalan dengan aspirasi kabupaten/ kota yang tetap meminta ada kepastian angka diatur dalam Ranperda Keolahragaan ini.
“ Jadi semestinya tidak perlu lagi ke Kementrian Dalam Negeri menanyakan masalah alokasi angka 2 persen itu dari Belanja Langsung APBD Bali itu. Tinggal sahkan saja,” tegasnya. Bagus Suwitra Wirawan meyakini, dengan peningkatan alokasi dana pada pembinaan keolahragaan di Bali diyakini para atlet di Bali akan dapat terjamin kesejahteraannya. Penghargaan yang diberikan pada atlet atas prestasi yang ditorehkan sehingga mampu mengharumkan nama baik bangsa dan Negara Republik ini akan bermanfaat untuk kesejahteraannya.
“Penghargaan bukan saja pada saat menjadi juara tetapi masa depan atlet dan hari tua semua atlet berprestasi juga harus diperhatikan,”pungkasnya. Sementara itu Pengurus KONI Bali Bidang Hubungan Luar Negeri dan Sport Tourism I Dewa Putu Susila juga mengapresiasi komitmen Pansus tetap mengawal anggaran minimal 2 persen tersebut sebagaimana draft awal. Baginya urusan keolahragaan tidak boleh dianaktirikan.“Dengan adanya anggaran yang lebih besar tentu pembinaan atlet bisa lebih baik untuk meningkatkan prestasi,” pungkas Dewa Susila. (wbp)
