Focus Tangani Covid-19, Anggota Dewan Imbau Tunda Mega Proyek di Bali
(Baliekbis.com),Pandemi Covid-19 yang menggoyang perekonomian Pulau Dewata ternyata belum membuat pembangunan infrastruktur di Bali dikaji ulang. Padahal di sisi lain, krama Bali masih membutuhkan bantuan kelangsungan hidupnya akibat terdampak virus yang sudah meneror sejak bulan Maret 2020. “Isunya bukan hanya penanganan Covid-19, melainkan juga kecukupan pangan bagi mereka yang terdampak,” kata Wayan Arta, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sabtu (9/5/2020).
Diakui oleh Arta penanganan Covid-19 melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali hingga terbentuknya Satgas Gotong Royong Covid-19 di tingkat desa cukup baik. Tapi diingatkan pula bahwa banyak pos anggaran yang idealnya dibutuhkan.
Karena itu disebutnya realokasi APBD Bali yang diketok sebesar Rp756 miliar masih belum memadai. “Sebaiknya megaproyek infrastruktur di Bali dihentikan dulu. Toh, nanti setelah Covid-19 teratasi dan masa pemulihan selesai, proyek-proyek itu bisa dilanjutkan kembali,” kata Arta.
Mega proyek yang dimaksudkan Arta adalah kelanjutan shortcut yang menghubungkan Denpasar ke Singaraja. Politisi dari Partai Hanura ini menyebut agar untuk sementara cukup memanfaatkan shortcut titik 3-4 dan 5-6 saja. Sementara kelanjutan titik lainnya yang ditargetkan tuntas pada 2020, disarankan lebih baik ditunda dulu.
Bukan shortcut saja, Arta juga menyoroti proyek penataan Pura Besakih dengan pembangunan areal parkir empat tingkat yang menelan anggaran Rp 1,6 triliun. “Sebaiknya ditunda dulu, saat ini kita benar-benar focus pada Covid-19 sampai dampaknya bagi masyarakat teratasi,” kata Arta.
Diakui oleh Arta bahwa dua megaproyek itu bukan melulu dari pos APBD Bali, melainkan juga berasal dari APBN. “Tapi Presiden Joko Widodo kan juga sudah menginstruksikan agar melakukan realokasi anggaran agar semua fokus menangani Covid-19,” ujar politisi asal Desa Sidetapa, Buleleng ini.
Penanganan pandemi Covid-19 termasuk masa pemulihan, diingatkan Arta akan membutuhkan dana super besar. Tapi hal ini dinilai Arta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bali terhadap kesejahteraan warganya sebagaimana konsep nangun sat kerthi loka Bali yang dibangun oleh Gubernur I Wayan Koster. “Seperti kita lihat di Bangli misalnya, karantina Banjar Serokadan, Desa Abuan yang menyiapkan dapur umum dan logistik justru dilakukan Dandim setempat,” ujarnya memberi contoh.
Besarnya penanganan Covid-19 itulah yang menurutnya harus dibarengi dengan penundaan mega proyek di Bali. “Anggaran bisa dialihkan untuk banyak hal, mulai kesehatan, pertanian, peternakan, program padat karya, bantuan sembako, bantuan tunai hingga bantuan bagi desa adat,” urainya.
Khusus desa adat, diingatkan bahwa desa adat saat ini menjadi salah satu garda penting dalam penanganan Covid-19. “Kita lihat sendiri kan, dalam beberapa waktu terakhir desa adat berjibaku mulai dari sekadar sosialisasi, menggencarkan patroli hingga harus ikut mengawasi PMI (Pekerja Migran Indonesia, Red). Karena itu desa adat layak mendapat support lebih,” katanya.
Sementara itu menyikapi wacana penundaan megaproyek penataan kawasan Pura Besakih, anggota DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Budi menyatakan sependapat jika ditunda.
“Sebagai warga Karangasem saya senang-senang saja kalau kawasan Besakih dibenahi, tapi melihat kondisi saat ini lebih tepat kesejahteraan warga terdampak Covid-19 lebih diutamakan,” kata Ketua Fraksi Catur Warna di DPRD Karangasem ini.
Anggota dewan asal Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan ini menyebutkan pembangunan harus memperhatikan prioritas-prioritas. Dan diingatkan pula bahwa pembangunan bukan melulu infrastruktur, melainkan juga pembangunan manusia seutuhnya. “Keberlangsungan warga terdampak Covid-19 lebih urgen, dan mau tak mau anggaran harus dilakukan realokasi dari proyek infrastruktur,” kata mantan jaksa yang bergabung dengan Partai Hanura di Karangasem ini.(lan)
