Gubernur Ajak Kabupaten/Kota Komit Entaskan Kemiskinan
(Baliekbis.com), Program Bali Mandara yang merupakan milik seluruh masyarkat Bali, kini sudah berjalan 9 tahun. Implementasi Bali Mandara Jilid 2 tinggal setahun lagi. Beberapa hal yang belum tuntas perlu diakselerasi pelaksanaannya, sehingga tidak ada program yang tertinggal atau tidak ada kepentingan masyarkat yang urgen terutama kepentingan masyarkat miskin yang tidak terpenuhi.
Untuk itu seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota se Bali harus proaktif dan responsive dalam menyikapi perkembangan saat ini. Dibutuhkan komitmen bersama antar pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada penanganan program prioritas yaitu pengentasan kemiskinan. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya pada acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bali serangkaian Hari jadi ke-59 Provinsi Bali di Rumah Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (14/8). Gubernur Pastika yang didampingi Wagub Sudikerta menyampaikan Program Pembangunann Bali Mandara yang berdasar pada filosofi Tri Hita Karana telah menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari peningkatan atau pertumbuhan ekonomi (pro growth), penanganan dan pengentasan kemiskinan (pro-poor), penyediaan lapangan pekerjaan (pro-job), pelestarian lingkungan (pro-environment) serta pelestarian budaya (pro-culture). Pada bagian lain, Gubernur Pastika menambahkan berdasarkan indikator-indikator dari Badan Pusat Statisktik tahun 2016, Pemprov Bali telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 4,15 % ( nomor dua terbaik tingkat nasional), Indeks Gini Ratio di angka 0,37 % yang memberi indikasi ketimpangan pembangunan di Bali sangat kecil, tingkat pengangguran di angka 1,28 % serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Tidak hanya itu, Gubernur Pastika menambahkan berbagai Program Bali Mandara seperti Program Operasi katarak di Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang sudah masuk Top 35, sedangkan Program Podium Bali Bebas Bicara Apa saja (PB3AS), SMA Bali Mandara, dan program Simantri sudah berhasil lolos Top 99 Program Inovasi Pelayanan Publik. Dalam bidang administrasi tata kelola pemerintahan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tahun 2016 telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) telah meraih nilai BB. “Ini artinya adminisrasi tata kelola pemerintah Provinsi Bali sudah berjalan sesuai dengan aturan dan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel,“ imbuhnya.
Pastika juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan kerjasama dari Legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran TNI/POLRI, Bupati/Walikota se Bali serta dukungan masyarakat Bali atas partisipasinya dalam menjalankan swadhama masing-masing dalam mendukung program pembangunan. Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama berlangsung beda dari biasanya dimana seluruh peserta rapat paripurna wajib berpakaian adat dan bahasa pengantarnya juga menggunakan Bahasa Bali Singgih (halus). Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bali di Gedung Dewan turut dihadiri oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali, Ny. Ayu Pastika, Ny. Dayu Sudikerta, Sekda Provinsi Bali Cok Pemayun, Pimpinan OPD Provinsi Bali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, juga diwarnai dengan hiburan bondres Clekontong Emas. (sus)
