Gubernur Pastika Minta Fokus Dalam Penganggaran
(Baliekbis.com), Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyerahkan 22 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun anggaran 2018 kepada Bupati/ Walikota serta Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertempat di Ruang Rapat Cempaka, Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali, Kamis (14/12). Dalam sambutannya seusai menyerahkan DIPA, Gubernur Pastika meminta agar perencanaan penggunaan anggaran fokus kepada upaya-upaya penurunan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Disamping itu sinergitas serta koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegitan atau bahkan mungkin kegiatan tidak terlaksana perlu semakin ditingkatkan karena pada hakikatnya pembangunan Bali adalah pembangunan masyarakat Bali yang tersebar di sembilan kabupaten/kota se Bali secara terintegrasi. “Saya harap ada komitmen yang tinggi dan kerja keras dari para penyelenggara pembangunan, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan Bali lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus fokus dan tingkatkan sinergitas sehingga hasilnya dapat tercermin dengan membaiknya indikator kesejahteraan, “imbuhnya.
Lebih jauh dalam sambutannya, Gubernur Pastika juga berharap agar seluruh pimpinan satuan kerja untuk merealisasikann anggaran sesuai perencanaan dan memperhatikan penyerapan anggaran karena tidak jarang penyerapan anggaran terjadi pada triwulan akhir, yang membawa dampak pada terlambatnya proses pembangunan yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarkat. Diakhir sambutannya dalam acara yang dihadiri Anggota Forum Koordinasi Pimpinan daerah Provinsi Bali, Bupati/Walikota se bali serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, Pimpinan Instansi vertikal serta pimpinan perguruan tinggi negeri, Gubernur Pastika juga mengingatkan agar jangan sampai ada lagi pratek korupsi dalam penyelenggaran pemerintahan dan pedomani Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). “Setiap rupiah yang kita gunakan adalah uang rakyat, jadi harus dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Perencanaan hingga pengawasan melekat dilaksanakan oleh pimpinan secara bertingkat dan berjenjang, “tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi dalam laporannya menyampaikan bahwa dalam APBN tahun 2018 ini dengan mengangkat tema Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, dimana tema tersebut sejalan dengan rencana kerja Pemerintah di tahun 2018 yaitu memacu investasi dan infrastuktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Untuk anggaran tahun 2018, penyerahan DIPA kepada masing-masing kuasa pengguna anggaran dilaksanakan lebih awal sebelum Tahun anggaran 2018 dimulai dengan tujuan untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya dan seluruh satuan kerja dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. Khusus untuk Provinsi Bali alokasi anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2018 sebesar Rp 9,72 Triliun dan besaran alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa kepada seluruh Bupati/walikota yang ada di Provinsi Bali sebesar Rp. 11,37 Triliun. (sus)
