Hanya Terima Honor Rp250 Ribu/Bulan, Rai Mantra Diminta Perjuangkan Insentif Guru Widyalaya di Gianyar
(Baliekbis.com), Anggota DPD RI perwakilan Bali Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra diminta membantu memperjuangkan nasib guru di Widyalaya. Selama ini para guru tersebut hanya menerima insentif Rp250 ribu/bulan.
Kalau bisa ditingkatkan menjadi Rp1 juta/bulan. Karena guru Widyalaya tidak mendapat gaji dan hanya insentif saja. “Kalau dari BOS karena murid kami sedikit untuk operasional saja masih kurang,” ujar perwakilan guru SMP Widyalaya Rsi Markandeya Desa Taro, Tegallalang Gianyar saat bertatap muka dengan Rai Mantra, Jumat (28/2/2025).
Menurut Kepala SMP Rsi Markandeya keberadaan sekolah berkurikulum Hindu dengan menyandang status Widyalaya hingga saat ini perkembangannya semakin maju dan mendapat dukungan positif dari masyarakat sekitar wilayah desa. Namun masih terkendala biaya khususnya insentif bagi guru.
Hal senada disampaikan Perbekel Desa Taro Wayan Warka yang memohon kepada Senator Rai Mantra ke depannya untuk pengembangan sekolah Widyalaya baik sarana prasara seperti penyengker, keberadaan status guru agar dapat kejelasan lebih lanjut mengenai nafkah standar. 
Menurur Warka, Desa Taro telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Tingkat Nasional. Karena itu perkembangan sekolah dan lingkungan agar saling mendukung secara vibrasi Hindu terkait perjalanan sejarah Rsi Markandeya.
Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar menyabet juara satu Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2024 kategori II (maju dan mandiri) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Penghargaan diterima langsung Perbekel Desa Taro I Wayan Warka didampingi Ketua Pokdarwis I Wayan Gede Ardika.
Menurut Rai Mantra, penting penguatan SDM khususnya kurikulum yang adaptif terhadap kurikulum sekolah yang berdaya saing secara nasional. Untuk itu perlu kerja sama kolaboratif dengan Kementerian Agama kaitannya dengan penguatan Widyalaya, dengan Disdikpora Kabupaten Gianyar untuk memperkuat SDM guru agar mendapatkan pendidikan berkualitas.
“Kita tentu akan memfasilitasi pendidikan secara berjenjang dengan pihak Kemenag Pusat terkait pengembangan fasilitas sekolah seperti aset tanah, jaringan wifi, dll.,” ujar Rai Mantra.
Dijelaskan perkembangan guru sebagai tenaga PPK sudah difasilitasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar pusat sebanyak 1.000 untuk tahun berjalan 2025.
Sekolah Widyalaya prinsip dasar pengembangan kurikulum 60:40 berbasis Hindu modern adaptif dengan sekolah pada umumnya, agar bisa bersaing secara nasional dan internasional.
Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Hindu (Bimas Hindu) Kementerian Agama RI, I Nengah Duija saat berkunjung ke Buleleng mengatakan perkembangan Madyama Widyalaya Jnana Dharma Sastra sangat baik dengan berbagai prestasi dan tingginya animo masyarakat. Peningkatan status ke negeri akan memudahkan untuk mengakses bantuan ke pusat termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ia mendorong agar pemerintah daerah di Bali harus terlibat banyak dalam upaya pengembangan widyalaya. Ke depan diperlukan peraturan daerah untuk memayungi keberadaan widyalaya. Dia pun berharap Bali bisa menjadi pusat pengembangan widyalaya di Indonesia. (ist)
