Hari Oeang RI ke-76, Komit Wujudkan “The Island of Integrity Kemenkeu Satu Bali”
(Baliekbis.com), Dalam rangka Hari Oeang RI ke 76 tanggal 30 Oktober 2022, diadakan upacara bendera serentak seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Indonesia pada hari Senin, 31 Oktober 2022 sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 94 yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2022. Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan adalah tema untuk peringatan Hari Oeang ke-76 ini.
Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan upacara bendera di halaman Gedung Keuangan Negara I Denpasar, yang dihadiri oleh para Pejabat dan pelaksana di lingkup Kementerian Keuangan yaitu, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Kantor KPTIK dan BMN Denpasar, dan Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Dalam Sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali yaitu Kepala Kanwil Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT selaku Pembina Upacara disampaikan bahwa Jajaran Kementerian Keuangan harus mampu merespon tantangan yang hadir dengan cepat dan kuat, serta selalu optimis dan yakin akan mampu mengatasi berbagai tantangan tantangan yang sedang kita hadapi, baik yang dapat kita prediksi maupun tantangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tantangan tersebut antara lain pandemi yang belum berakhir dan berdampak pada perekonomian dunia secara keseluruhan. Apabila negara tidak mampu menangani krisis ini dengan baik, maka krisis ini dapat berpotensi menjadi krisis multidimensi.
Selanjutnya di akhir upacara dilaksanakan juga agenda penandatanganan Komitmen Bersama Program “The Island of Integrity Kemenkeu Satu Bali” secara simbolis oleh para pimpinan unit kerja mewakili 6 (enam) Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Bali.
Sebagai implementasi dari Reformasi Birokrasi yang berupaya untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia, maka perlu dibangun Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, terutama yang langsung menangani pelayanan kepada masyarakat. Unit kerja yang membangun Zona Integritas dan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi unit kerja lain tentang tata cara menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Diperlukan strategi dan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan predikat zona integritas terutama dilingkungan Kementerian Keuangan. Program The Island of Integrity Kemenkeu Satu Bali adalah salah satu strategi untuk dapat mewujudkan zona integritas diseluruh unit kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Bali.
Program “The Island of Integrity Kemenkeu Satu Bali” merupakan sinergi dari seluruh unit kerja Kementerian Keuangan yang berada di Provinsi Bali untuk berkomitmen bersama dan berperan aktif membangun zona integritas, sesuai dengan arah kebijakan pimpinan yaitu sebagai perwujudan Kemenkeu Satu.
Untuk mengawali Program The Island of Integrity Kemenkeu Satu Bali, hari ini telah dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama secara simbolis antara pimpinan unit kerja mewakili 6 (enam) Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Bali, yaitu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Plh. Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Kepala KPTIK dan BMN Denpasar dan Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Selanjutnya akan dibentuk Tim yang beranggotakan dari seluruh unit kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Bali, yang diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengimplementasikan rencana kerja The Island of Integrity Kemenkeu Satu Bali ini.
Dengan program ini diharapkan dapat menjaga semangat integritas di seluruh unit kerja Kementerian Keuangan sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di Provinsi Bali. (ist)
