Hingga 30 September 2022, Realisasi Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali Rp9,36 Triliun

(Baliekbis.com), Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai 30 September 2022 terealisasi sebesar Rp9,36 triliun dari target tahunan sebesar Rp10,21 triliun atau 91,7%, dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp7,28 triliun dari target Rp7,72 triliun atau mencapai 94,4%. Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Kemenkeu Regional Bali yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT Susila Brata dalam jumpa pers, Kamis (27/10) di Renon Denpasar.

Jumpa pers juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Anggrah Warsono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali yang diwakili Didik Ariwibawa (Plh. Kepala Kantor), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara yang diwakili I Ketut Oka Widiasa (Kepala Bagian Umum) dan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali yang diwakili Gusti Agung Diah Utari (Deputi Kepala Perwakilan).

Susila Brata menambahkan untuk Penerimaan bea cukai sebesar Rp711 miliar atau 85,1% dari target Rp835,82 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp31,65 miliar atau 76% dari target Rp41,63 miliar dari PNBP Lainnya serta Rp1,33 triliun dari target Rp1,62 triliun atau mencapai 82,3% dari Pendapatan BLU.

Dari sisi perpajakan, Anggrah Warsono menjelaskan target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,72 triliun telah terealisasi 94,4% sampai dengan Triwulan III tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 42,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Sedangkan kepatuhan SPT Tahunan PPh sampai dengan 25 Oktober 2022 total SPT diterima sebanyak 364,28 ribu Wajib Pajak dengan rincian 29,61ribu SPT WP Badan dan 343,13 ribu WP Orang Pribadi.

Terkait Penerimaan PPh Pasal 26 (WPOP Luar Negeri), secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tumbuh sebesar 12,98% dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp152,61 M per 30 September 2022. Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 26 yang terjadi selama bulan Mei sampai dengan September 2022 menandakan membaiknya perekonomian Bali, dan dipekerjakan kembali tenaga asing pasca pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk Penerimaan PPN atas Jasa Luar Negeri secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPN Jasa Luar Negeri tumbuh sebesar 125,78 % dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp38,72 miliar per 30 September 2022, meskipun jumlah WP yang melakukan pembayaran berkurang. Dari sisi bea dan cukai, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar Rp835,82 miliar yang telah terealisasi sebesar 85,1% atau Rp711,34 miliar sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, tumbuh sebesar
52,46% atau Rp222,77 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Devisa ekspor hingga September 2022 mencapai USD137.78 juta, tumbuh USD78.33 juta (131,77%), sedangkan devisa
impor mencapai USD58.36 juta, tumbuh USD25.72 juta (78,80%) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2022, sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dengan BNNP Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan jaringan kokain dan jaringan heroin Internasional. Barang bukti berupa 10,74 gram bruto heroin, dan 0,94 gram bruto Metamfetamina yang berhasil diamankan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin incinerator.

Selain penindakan atas NPP, selama bulan September 2022 telah dilakukan 11 penindakan di bidang Cukai, dan 87 penindakan di bidang kepabeanan dengan estimasi nilai barang sebesar Rp590.078.629 dan potensi kerugian Rp234.014.586. Pelanggaran dimaksud dengan kategori pelanggaran berupa barang bawaan penumpang kategori lartas tanpa pemberitahuan, penjualan BKC dilekati pita cukai palsu, dan penjualan BKC yang tidak dilekati pita cukai.

Dari sisi PNBP, capaian PNBP Lainnya sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp31,65 miliar atau 76% dari target Rp41,63 miliar. Status Hibah Masuk s.d. 31 Juli 2022 adalah nihil. Sedangkan untuk Pendapatan BLU di Provinsi Bali telah mencapai Rp1,33 triliun dari target Rp1,62 triliun terealisasi sebesar 82,3% per 30 September 2022.

Dari sisi Belanja, Total Pagu Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang disalurkan melalui DIPA Kementerian Lembaga adalah sebesar Rp12,7 triliun dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp7,48 triliun atau mencapai 58,8%. Total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut dibelanjakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3,18 triliun, Belanja Barang sebesar Rp2,85 triliun, Belanja Modal sebesar Rp1,43 triliun, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp25 miliar.

Sedangkan untuk TKDD (Transfer ke daerah dan Dana Desa) telah terealisasi 76,75% atau sebesar Rp8,5 triliun dari total pagu sebesar Rp11,1 triliun. Terkait, progres proyek strategis di Provinsi Bali per 30 September 2022 dengan anggaran sebesar Rp1,1 triliun telah mencapai realisasi sebesar Rp726 miliar atau 64,94% untuk 18 pembangunan dan preservasi infrastruktur yang di antaranya adalah Pembangunan Pelabuhan Sanur untuk mendukung pariwisata dari dan ke wilayah segitiga emas (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan) dan Pembangunan jalan Shortcut untuk mempercepat akses Bali selatan dan Bali utara serta preservasi jalan dan pembangunan jembatan untuk memperlancar akses transportasi.

Total penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) sampai 30 September 2022 di Provinsi Bali sebesar Rp7,3 triliun untuk 127 ribu debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp4,3 triliun untuk 102 ribu debitur. Sedangkan terkait progres PEN di Provinsi Bali sampai 23 September 2022 yakni total penyaluran untuk Sektor Kesehatan sebesar Rp808 miliar dengan rincian Intensif Nakes sebesar Rp56 miliar untuk 90 Faskes atau 11,5 ribu tenaga kesehatan dan untuk Klaim Pasien sebesar Rp752 miliar untuk 63 RS dan 14 ribu pasien.

Kemudian untuk Sektor PUPR untuk sub sektor Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp 141 miliar untuk 4,6 ribu tenaga kerja, untuk sub sektor pariwisata PUPR sebesar Rp 39 miliar untuk 3,6 tenaga kerja, sub sektor Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp195 miliar serta sub sektor Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp84 miliar.

Pada sektor Perlinsos dengan rincian sub sektor sembako sebesar Rp290 miliar, sub sektor Keluarga Harapan sebesar Rp260 miliar, BLT Migor Kemensos Rp51 miliar, BLT BBM Kemensos sebesar Rp57 miliar, Bantuan subsidi upah sebesar Rp 78 miliar dan untuk BLT Desa Bali Nusra sebesar Rp 1,45 trikiun.

Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali akan pulih lebih cepat.(bas)