Ikuti Rakor Evaluasi Kebijakan PKM Mikro, Gubernur Koster Perjuangkan Insentif Nakes Tahun 2020
(Baliekbis.com), Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 secara virtual di ruang video conferece (vicon) kediaman Gubernur Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/2). Sejak diberlakukannya intruksi Mendagri mulai Selasa (9/2) dan akan berakhir 22 Februari 2021 itu, Gubernur Koster menyampaikan penyebaran pandemi Covid – 19 di Bali masih menunjukkan kondisi dinamis di kisaran angka 300 kasus per harinya. Sisi tingkat kesembuhan terus menunjukkan peningkatan mencapai 87,23% dari total kasus yang terjadi. Begitu pula persentase tingkat kematian yang tetap bisa ditahan di bawah 10 kasus.
Melihat banyaknya pasien yang harus ditangani, Gubernur Koster berharap agar pemerintah pusat bisa segera membantu pencairan sisa insentif para tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2020 yang belum dibayarkan. “Kepada Bapak Menteri kami sampaikan pembayaran insentif Nakes tahun 2020 baru sampai bulan Agustus, jadi sisanya belum. Untuk itu, kami berharap bisa segera dibantu dicairkan. Mengingat beban tugas dan tanggungjawab para Nakes semakin meningkat, terkait semakin bertambahnya kasus positif,” tegas Gubernur Koster.
Penerapan PPKM sesuai dengan keputusan rapat bersama bupati/walikota semua kabupaten/kota di Bali menerapkan PPKM berbasis desa atau kelurahan dengan berpedoman kepada instruksi Mendagri. “Semua desa di Bali itu menerapkan PPKM dengan tingkat treatment sesuai dengan zonasi yang ada. Untuk zona merah itu 141 desa atau kelurahan, zona orange 132 desa, zona kuning 110 desa dan hijau 333 desa/kelurahan, total di Bali ada 716 desa/kelurahan. Jadi penekanan pada semua daerah zona merah lebih diperketat lagi,” jelasnya seraya menyampaikan pembentukan satgas gotong-royong sudah pada tahap pelaksanaan. Juga dilaporkan hunian RS rujukan rata-rata pada tingkat 70%, vaksinasi tahap kedua Nakes akan dilaksanakan tanggal 21 Pebruari 2021.
Rakor evaluasi tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dan diikuti oleh jajaran Menteri/lembaga di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta turut mengundang jajaran Gubernur diantaranya Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta, Gubernur Provinsi Jawa Timur, termasuk Gubernur Provinsi Bali. (pem)
