Jadi Kontroversi, Kadek Arimbawa: Krisdayanti Tidak Usah Minta Maaf!
(Baliekbis.com), Nyanyian Krisdayanti soal gaji yang diterima anggota DPR RI masih menjadi kontroversi dan percakapan masyarakat. Sekalipun Krisdayanti sudah minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkannya, polemik soal gaji dewan ini tidak juga reda.
Bahkan kata ‘maaf’ yang dilontarkan oleh adik penyanyi Yuni Shara ini disesalkan. “Nggak perlu minta maaf, karena Krisdayanti menyampaikan fakta sebenarnya,” kata Kadek Arimbawa, Ketua DPD Partai Hanura Bali.
Sodokan Kadek Arimbawa ini terpantau dalam channel YouTube NRTV yang dipandu host Gede Wirajaya Wisna dan tayang perdana pada Kamis (23/9/2021). “Krisdayanti sudah berkata jujur. Yang berkata jujur kok minta maaf. Mungkin minta maaf karena ewuh pakewuh, ketidakenakaan sehingga minta maaf pada rekan sejawat,” sorot Kadek Arimbawa
Mantan senator DPD RI selama dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019 ini mengaku ‘nyayian’ Krisdayanti memang benar adanya. Sebagai orang yang pernah duduk di parlemen, Arimbawa mengatakan rincian dana yang mengalir pada anggota dewan adalah benar adanya.
“Dari dulu memang sudah begitu. Besarannya yang memang bertambah. Perbedaan lainnya adalah pada periode 2009-2013 sistem pembayaran bersifat at cost atau baru diberikan setelah kita kerja. Sedangkan 2013 ke atas, sistemnya lump sum atau anggaran diberikan dulu,” terang Arimbawa.
Pada periode 2009-2014, Arimbawa mengungkapkan gaji pokok Rp 15 juta, tunjangan Rp 45 juta, sedangkan dana reses Rp 90 juta yang dalam setahun mencapai 4 kali. “Kami sempat dapat dana reses naik drastis sampai Rp 400 juta,” ungkap Arimbawa.
Kecuali gaji pokok dan tunjangan yang disebutnya sebagai hak anggota parlemen, Arimbawa menegaskan dana reses memang dipergunakan untuk masyarakat. Tapi diakui bahwa walaupun nominal besar, tuntutan politiknya juga tinggi.
“Apalagi DPD yang dipilih seluruh masyarakat Bali. Secara otomatis apa yang kami perbuat adalah untuk masyarakat,” kata sarjana hukum yang sebelumnya dikenal sebagai seorang seniman ini.
Backgroud seni Arimbawa itu juga yang membuatnya saat duduk di parlemen mendirikan Yayasan Kesenian Bali. “Ada kegiatan dengan anggaran Rp 20 juta per satu titik, dikali sekian titik sesuai Badan Anggaran dilaksaakan. Dulu saya pakai kesenian hiburan gratis, sebulan minimal 20 kali. Kalau kekurangan dana, ya siapa yang duluan,” kata Arimbawa.
Ketika dipertanyakan mengapa baru mengungkap setelah polemic Krisdayanti, Arimbawa pun dengan cepat membantahnya. “Saya sudah sampaikan saat kampanye tahun 2019 hampir di 260 desa tentang keterbukaan ini,” kenang Arimbawa.
“Bedanya apa yang saya sampaikan dulu tidak viral, sekarang Krisdayanti viral. Dan hati kecil saya bicara bahwa ini adalah fakta dan rakyat harus tahu sehingga saya kembali bicara,” lanjut politisi kelahiran Klungkung 30 Desember 1976 ini.
Krisdayanti sendiri sebenarnya adalah kolega Kadek Arimbawa dan sama-sama duduk di struktur kepengurusan Partai Hanura sebelum akhirnya istri Raul Lemos ini bergabung di Partai PDIP hingga mengantarnya duduk di kursi DPR RI periode 2019-2024.
Arimbawa pun menyinggung background Krisdayanti sebagai seorang seniman membuatnya jujur dan tidak punya tendensi apapun dalam mengungkap soal gaji anggota dewan yang disebut setiap bulan menerima gaji pokok Rp 16 juta per bulan, tunjangan Rp 59 juta per bulan, dana reses Rp 450 juta (dalam setahun lima kali), dana kunjungan dapil Rp 140 juta (setahun delapan kali). “Seniman itu ya begitu, apa adanya,” kata Arimbawa.
Arimbawa pun menyebut bahwa kontroversi soal gaji ini sebenarnya tidak akan berkepanjangan jika pihak Sekretariat Jenderal DPR RI segera memberi klarifikasi ataupun konfirmasi soal besaran anggaran setiap anggota dewan.
“Perlu yang namanya jawaban secara resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, tentang apa saja yang dibawa anggota DPR selama menjabat. Dalam setahun, dalam sebulan. Biar masyarakat tahu, dan dana yang seharusnya untuk masyarakat berapa?,” imbau Arimbawa.
Arimbawa pun menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan saat ini bukan ‘hal baru’ karena sudah disampaikan dua tahun lalu. “Saya ada tidak niatan untuk menjelekkan atau menghancurkan politisi-politisi yang dipercaya masyarakat di parlemen. Tapi saya ingin menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu berdasarkan pengalaman saya selama di parlemen,” pungkas Arimbawa. (ist)
