Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Stabilitas Mesti Dijaga
(Baliekbis.com), Gubernur Bali Wayan Koster mengajak semua elemen untuk senantiasa menjaga Bali agar tetap kondusif menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang. Hal itu ditegaskannya saat menghadiri acara Coffee Morning untuk Menciptakan Sinergitas dan Netralitas Aparatur Negara dan Penyelenggara Pemilu tahun 2019 di Gedung Perkasa Raga Garwita (PRG), Polda Bali, Denpasar, Kamis (27/9).
Menurut Koster, keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi Bali sebagai daerah pariwisata. Kata dia, Bali sudah cukup teruji dan berhasil menjaga kondusifitas pada penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu. “Saya bangga karena Bali meraih predikat terbaik kedua setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib dan terkendali. Saya harap ke depannya bukan hanya aparat Polri dan TNI, namun segenap lapisan dari berbagai elemen juga berperan aktif menjaga kondusivitas sehingga Bali bisa kembali meraih predikat terbaik pelaksanaan pemilu dan pilpres terbaik tahun depan,” jelasnya.
Namun ia mengingatkan kalau tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif akan lebih kompleks. “Banyak peserta yang akan ikut Pileg, mulai dari pemilihan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga tingkat DPR RI dan juga pemilihan DPD. Tidak hanya partai yang banyak, peserta pemilu juga sudah pasti banyak, jadi saya harap pelaksana pemilu siap akan berbagai kemungkinan,” tegasnya. Selain itu, Ia juga mengingatkan agar KPU dan Bawaslu profesional dan netral dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur, ia pun berkomitmen melakukan hal yang sama. “Mari kita bangun dan jaga pesta demokrasi yang bermartabat ini di Bali demi mewujudkan visi dan misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, One Island, One Management dan One Commando,” tandasnya.
Selain terkait keamanan menyambut pesta demokrasi tahun depan, ia juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat Bali juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting. Sehingga Bali sangat membutuhkan sistem keamanan yang memadai dan bertaraf dunia.
Sementara itu, KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu menyatakan kesiapannya dalam menyambut pesta demokrasi tahun depan. Menurut Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan, permasalahan klasik yang sering terulang dari tahun ke tahun adalah masalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang akurat di lapangan. Untuk itu, pihaknya pun membuat terobosan dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan langsung ke KPU jika ada DPT yang berubah di sekitarnya.
“Jadi seumpama ada keluarga atau tetangga sekitarnya meninggal atau sudah layak masuk DPT, saya ajak masyarakat untuk melapor ke KPU, ini demi pemutakhiran data kita,” ujarnya. Ia berjanji akan menyiapkan piagam penghargaan bagi warga yang berani mengadu. Sedangkan Ketua Bawaslu yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang bersejarah karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan bersamaan. Sehingga Ia berharap masyarakat Bali bisa memberikan contoh demokrasi yang baik kepada Indonesia bahkan dunia. Ia juga mengharapkan kesuksesan Pilkada 2018 di Bali bisa diulang, atau bahkan lebih sukses lagi.
Sementara dari segi pengamanan, Kapolda Petrus R Golose dan Pangdam Udayana Benny Susianto menyatakan kesiapannya menjaga keamanan Bali seperti yang mereka lakukan dalam Pilkada 2018. Kapolda menyatakan akan menggunakan metode yang sama yang telah diterapkan dalam pilkada beberapa waktu yang lalu. Ia berharap masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pandangan politik, karena menurutnya tahun depan bukanlah tahun politik namun pesta demokrasi.
“Yang namanya pesta pastilah untuk bersenang-senang, jadi saya harap apa pun hasilnya, masyarakat tetap senang menerima,” ujarnya. Hal senada juga dikatakan oleh Pangdam Benny Susianto, bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga kondusivitas Bali. Sinergitas tersebut juga Ia harapkan datang dari seluruh stakeholder di Bali agar tercipta keamanan dan tidak mengancam pariwisata. Selain itu, pihaknya menjamin netralitas TNI dan Polri dalam pesta demokrasi tahun depan, sesuai yang diamanatkan oleh UU.
Dari segi pendampingan hukum, Kajati Bali Amir Yanto menyatakan kesiapan kejaksaan baik tingkat Kabupaten dan Provinsi di Bali dalam memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan pemilu. Menurtunya KPU dan Bawaslu bias meminta bantuan hukum apabila dalam perjalanan terjadi sengketa. Sengketa itu bisa antar para peserta pemilu ataupun antara peserta dengan KPU dan Bawaslu.”Kapanpun kami siap memberikan pendampingan hukum terkait pemilu,” tandasnya. Acara itu dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati/Walikota se-Bali, Sekda Prov Bali I Dewa Made Indra serta sejumlah tokoh masyarakat. (ist)
