Jelang Pungutan Wisman, Penggunaannya agar Fokus untuk Pelestarian Budaya dan Lingkungan
(Baliekbis.com), Pelaku pariwisata Bali mendukung adanya pungutan sebesar Rp150 ribu kepada wisman yang akan diberlakukan 14 Februari 2024. Namun diingatkan dana itu harus fokus digunakan untuk pelestarian budaya dan lingkungan sesuai undang-undang.
“Jangan sampai dana itu ‘lari’ kemana-mana apalagi bocor. Harus transparansi penggunaannya,” ujar sejumlah peserta yang hadir dalam
“Sharing Session” bertajuk “Kebijakan Publik Pengembangan Pariwisata Bali di Tengah Pasar Global”, Senin (22/1) di Uma Sapna Villa
Jln. Raya Basangkasa No. 20XX Seminyak, Kuta, Badung.
Diskusi yang digelar NCPI Bali menghadirkan narasumber Ida Bagus Agung Partha Adnyana Ketua Bali Tourism Board Bali yang membawakan topik “Perkembangan Pariwisata Bali Berbasis Budaya: Membangun Bali atau Membangun di Bali”, Viraguna Bagoes Oka Kepala Bank Indonesia
Perwakilan Bali Periode 2007-2009 dengan topik “Kebijakan Publik Pengembangan Pariwisata Bali: Analisa Kritis Keuangan dalam Perspektif Dunia Usaha Pariwisata” dan Gede Gunawan selaku Ketua Divisi Marketing dan IT NCPI Bali membawakan topik “Perkembangan Pariwisata Bali di Tengah Pasar Global Antara Harapan dan Kenyataan”.
Narasumber Agung Partha sepakat penggunaan uang pungutan itu fokus dulu. Ia berharap asosiasi pariwisata ikut mengawasi penggunaan dan pengelolaan pungutan tersebut.
Gede Gunawan berharap dengan adanya pungutan yang cukup besar itu pelestarian lingkungan Bali bisa dijaga. “Pariwisata sangat membutuhkan keamanan dan kenyamanan dan lingkungan yang lestari,” ujarnya.
Bali tambahnya punya filosofi Tri Hita Karana untuk menjaga kelestarian lingkungan agar harmonis. “Ini penting untuk memproteksi Bali agar tidak sampai ditinggal,” pesan Gunawan.
Ketua Asita Bali Putu Winastra juga sepakat adanya pungutan kepada wisman yang ke Bali. “Yang penting dana itu dikelola dengan baik, tepat sasaran dan transparan,” pesannya.
Ia bahkan mendorong agar Bali memiliki Badan Otorita sehingga bisa dikelola dengan baik. “Batam dan Labuan Bajo saja punya Badan Otorita,” ujarnya. Bali juga perlu dizonasi. Jadi tidak semua sama, ada kekhususannya sesuai potensinya. “Seperti Bangli yang cocok sayuran ikut- ikutan buat hotel bintang lima,” ujarnya.
Ketua Tim Promosi Pariwisata Disparda Bali Ketut Yadnya Winarta menjelaskan uang pungutan harus masuk ke APBD, kemudian dibagi ke dalam program-program yang disiapkan oleh dinas-dinas. Untuk lingkungan akan difokuskan pada pengelolaan sampah.
Menurutnya asosiasi pariwisata dapat ikut mengawasi penggunaan pungutan tersebut.
Viraguna Bagoes Oka yang juga pengamat ekonomi berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang tangguh dan kredibel sehingga memberi dampak positif bagi dunia pariwisata.
Pihak Disparda Badung maupun ITDC melihat Bali menghadapi masalah
kemacetan, kriminalitas, dan lingkungan juga carrying capacity. Hal ini harus dicarikan solusinya.
Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali Agus Maha Usadha yang membuka diskusi menyampaikan pariwisata Bali harus dijaga agar kondusif karena ketika sedikit ada citra negatif akan berdampak besar bagi kelangsungan pariwisata. (bas)
