Jelang Ramadhan dan Nyepi, Inflasi Terkendali

(Baliekbis.com), Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Februari 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,57% (mtm), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm).

Secara tahunan, inflasi di Provinsi Bali menurun menjadi 1,21% (yoy) dari 2,41% (yoy) pada Januari 2025. “Secara umum, inflasi bulan Februari 2025 di Provinsi Bali cukup terkendali,” jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, di Denpasar, Selasa (4/3/2025).

Meski demikian, beberapa komoditas bahan pangan mengalami kenaikan harga cukup tinggi menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sehingga perlu diwaspadai dan mendapat perhatian. Untuk mengatasi hal tersebut, penguatan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) dan memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) menjadi langkah strategis. “Upaya tersebut diperlukan untuk memitigasi kenaikan harga bahan pangan pada saat bulan Ramadhan dan rangkaian perayaan Nyepi,” tambah Erwin.

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mengalami deflasi secara bulanan. Kabupaten Tabanan mencatat deflasi terdalam sebesar -1,05% (mtm) dengan inflasi tahunan 1,23% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan deflasi -0,89% (mtm) dan inflasi tahunan 0,98% (yoy). Selanjutnya, Singaraja mencatat deflasi bulanan sebesar -0,81% (mtm) dengan inflasi tahunan 0,27% (yoy), sementara Kota Denpasar mengalami deflasi sebesar -0,13% (mtm) dengan inflasi tahunan 1,70% (yoy).

Deflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Februari 2025 terutama dipengaruhi oleh diskon tarif pemakaian listrik bulan Januari 2025 (tipe pascabayar) yang masih tercatat pada bulan berjalan, serta penurunan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit yang telah memasuki masa panen.

Sementara itu, deflasi tertahan oleh kenaikan harga bensin, pepes, wortel, daging babi, iuran pembuangan sampah, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan harga daging babi didorong oleh tingginya permintaan dari daerah luar Bali yang masih terjangkit virus ternak babi, sementara kenaikan harga bensin dipengaruhi oleh kenaikan harga Pertamax.

Ke depan, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti peningkatan permintaan barang dan jasa pada rangkaian HBKN, termasuk Ramadhan, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri. Selain itu, kenaikan permintaan canang sari menjelang perayaan Nyepi, serta risiko kenaikan harga daging dan telur ayam ras akibat tren kenaikan harga jagung global sebagai bahan baku pakan ternak, juga menjadi perhatian. Harga emas perhiasan dan minyak goreng pun berpotensi meningkat seiring kenaikan harga emas global dan Crude Palm Oil (CPO).

Untuk memitigasi risiko inflasi, KPw BI Provinsi Bali bersama TPID se-Provinsi Bali terus menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan, mitigasi alih fungsi lahan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi.

Efisiensi rantai pasok juga didorong melalui penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, koperasi, dan kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, serta sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe). Upaya ini didukung dengan regulasi yang mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal.

KPw BI Provinsi Bali terus memperkuat sinergi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Pengendalian harga juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk menerapkan perilaku belanja bijak menjelang rangkaian HBKN, sehingga kelangkaan bahan pokok dapat dihindari.

Dengan penguatan kebijakan 4K dan partisipasi aktif masyarakat, Bank Indonesia optimistis inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target nasional sebesar 2,5%±1%. (ist)