JPKP Bali Surati Presiden Jokowi, Tolak Proyek “Jawa Bali Crossing”
(Baliekbis.com), JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan) Bali menyatakan sikap menolak dibangunnya proyek JBC (Jawa Bali Crosing) di kawasan seputar Pura Segara Rupek. Usulan dan pernyataan sikap JPKP tentang pembangunan SUTET PLN Jawa Bali Crossing tersebut ditegaskab dalam rapat yang berlangsung, Minggu (24/6) di Kantor DPD RI Renon yang dihadiri puluhan pengurus DPW dan DPD JPKP seluruh Bali.
Selain pernyataan sikap, rapat juga menyepakati dibentuknya koperasi JPKP Bali serta penerbitan media online dan offline JPKP Bali. Pernyataan sikap penolakan terhadap proyek Jawa Bali Crossing tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo melalui surat Nomor: 087/DPP-JPKP/V/2018 yang diteken Ketua Umum DPP JPKP Maret Samuel S. Ketua DPW JPKP Bali Eka Budiyasa dalam pernyataannya kepada wartawan mengatakan JPKP sebagai relawan Jokowi tentu sangat mendukung sepenuhnya program kerja strategis pemerintah. Namun JPKP juga berkewajiban dan terpanggil untuk memberikan masukan konstruktif bilamana ada hal hal yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan strategis masyarakat dan atau mengganggu kearifan lokal masyarakat Bali. “Tentu dengan memberikan solusi yang konstruktif pula,” tegas Eka Budiyasa.
Dalam hal JPKP mengkritisi pola pembangunan Jaringan Listrik Interkoneksi (Jawa Bali Crossing) menurutnya bukan tanpa alasan kuat sebab sudah melalui kajian yang mendalam dan berbagai pertimbangan serta kearifan lokal. Menurutnya untuk memenuhi kebutuhan listrik sebaiknya dirancang melalui pola kemandirian energi di Bali sendiri. “Kami meyakini usulan ini menjadi solusi terbaik dan tidak akan menimbulkan gesekan masyarakat Bali,” tegasnya.
Di awal rapat Eka Budiyasa memaparkan sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat miskin yang kerap belum tertangani dengan baik khususnya di bidang sosial dan kesehatan. Kehadiran JPKP di daerah-daerah diharapkan bisa menjembatani masalah yang menimpa masyarakat. “JPKP sudah banyak turun ke masyarakat membantu pendampingan dan mencarikan solusi yang dihadapi warga kurang mampu. Namun masalah yang menimpa warga miskin cukup banyak sehingga kita perlu lebih gencar lagi turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan,” ujarnya seraya mengingatkan slogan JPKP “Siap Melayani”. Di sisi lain Eka Budiyasa mengingatkan Bali ke depan memerlukan pemimpin yang bersih, jujur dan bisa menjaga alam, adat dan budaya Bali agar tetap lestari.(bas)
