Kadek Arimbawa: Desa Adat Diguyur Tambahan Rp 50 Juta, Sesuai Aspirasi yang Diungkap Hanura

(Baliekbis.com),Kabar gembira akhirnya diterima oleh 1.493 Desa Adat di seluruh Bali. Pasalnya Gubernur Bali I Wayan Koster menjanjikan penambahan anggaran sebesar Rp 50 juta bagi masing-masing desa adat yang ditujukan untuk pencegahan dan pengendalian gering agung Covid-19.

Sebagaimana diketahui Desa Adat dengan terbentuknya Satgas Gotong Royong Percepatan dan Penanganan Covid-19 menjadi garda terdepan sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Bali pada bulan Maret 2020.

Kabar baik yang dilontarkan Gubernur Koster pada Kamis (9/7/2020) tepat sebulan seusai DPD Partai Hanura Bali mengungkap hasil survei pada awal bulan Juni 2020 yang merangkum masukan para bendesa dan prajuru adat. Dalam rilis survei yang dirangkai dengan webinar Rabu (10/6/2020), mayoritas desa adat yakni sebanyak 82 persen responden menyatakan sangat setuju jika Satgas Gotong Royong Desa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sedangkan sisanya 12 persen menyatakan setuju. Pertanyaan ini tak lepas dari dampak dipangkasnya anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Adat sebanyak dua termin. “Dari Rp 300 juta, akhirnya tersisa Rp 150 juta. Ini yang membuat kelabakan Desa Adat karena mereka sudah menganggarkan untuk peruntukan kegiatan adat, dan bahkan banyak yang kebingungan lantaran dana sdh digunakan,” ungkap Ketua DPD Hanura Bali, I Kadek Arimbawa SH, Senin (13/7/2020) mengelaborasi temuan survei.

Dalam survei yang dilakukan terhadap 1.250 responden seluruh Bali pada kurun waktu 6-9 Juni 2020, ketika ditanyakan: ‘Setujukah Bapak jika dana BKK Rp 300 juta digunakan untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa? Sebanyak 61 persen menyakan tidak setuju terutama untuk survei yang dilakukan di Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Sebaliknya wilayah Denpasar dan Badung relatif lebih menerima.

Langkah yang diumumkan oleh Gubernur Koster itu pun diapresiasi oleh Kadek Arimbawa, karena sejalan dengan aspirasi yang diserap di kalangan bendesa dan prajuru adat. “Mereka, Satgas Gotong Royong, adalah garda terdepan. Kita semua tahu bagaimana peran mereka di lapangan. Jadi anggaran BKK jangan dipotong,” kata Arimbawa.

Keseluruhannya desa adat di Bali yang berjumlah 1.493 itu pun saat ini telah memiliki parerem tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung. Pembuatan pararem untuk masing-masing wilayah desa adat ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Gubernur Bali Wayan Koster yang bertujuan guna mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di Bali.

Sementara itu Sekretaris DPD Hanura Bali, Gde Wirajaya Wisna, menambahkan agar tambahan dana Rp 50 juta segera ditindaklanjuti dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 Provinsi Bali. “Kami mengapresiasi langkah Pemprov Bali karena itulah yang dirasakan oleh desa adatnsebagai ujung tombak penanganan Covid-19 di Bali,” kata Gde Wirajaya.

Gde Wirajaya pun menyebutkan bahwa survei yang dilakukan Hanura adalah aktivitas berkala dari partai yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang. Pada survei pertama di bulan April 2020 juga terungkap dominasi ketidakpuasan atas penanganan Covid-19 di Bali. Namun dalam survei selanjutnya di awal Juni 2020, terungkap tingkat kepuasan berbalik dominan mencapai 70 persen.

Survei tentang penanganan Covid-19 yang dilakukan Hanura sendiri menjadi survey pertama yang dilakukan oleh partai politik. Bukan hanya tingkat Bali, melainkan di tingkat nasional belum pernah dilakukan. “Apa yang kami lakukan dengan melakukan survei ini memang benar-benar menyerap temuan ataupun aspirasi dari bawah, dan syukur-syukur jika hasil survey ini digunakan,” pungkas Gde Wirajaya Wisna. (ist)