Kasus Positif Corona Terus Bertambah, Supadma Rudana: Segera Berlakukan “Lockdown”
(Baliekbis.com), Jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia bertambah menjadi 134 orang per Senin (16/3/2020). Artinya ada peningkatan 17 kasus dibandingkan Minggu (15/3/2020) yang berjumlah 117 kasus positif.
Melihat kondisi itu, Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengusulkan agar lockdown segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena melihat perkembangan pandemi virus corona yang semakin ganas penyebarannya.
Politisi Partai Demokrat asal Peliatan Gianyar ini melihat, beberapa negara telah melakukan lockdown, yang terbaru adalah Malaysia yang melakukan lockdown hingga 31 Maret dan Prancis selama 15 hari.
“Saya melihat, social distancing yang disarankan pemerintah kurang efektif karena masyarakat tetap keluar rumah dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi,” ujar Supadma Rudana.
Antrean terlihat menumpuk, masyarakat diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan masih memperkerjakan karyawannya. Ini artinya pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan “perang dengan corona”. “Jadi saran saya segera lockdown, saya tidak rela jika Presiden, Wapres dan Menteri lainnya juga terkena corona,” ujar Putu Supadma dalam keterangan persnya, Selasa (17/3/2020).
Supadma Rudana saat turun ke lapangan memantau dampak corona di Sanur
Menurut Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen ini, lockdown jangan dipahami secara berlebihan oleh pemerintah. Sebab lockdown mempunyai 3 kategori yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown dan Local Lockdown.
Pertama, total lockdown seperti di Spanyol, Prancis dan Eropa. Total lockdown menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah. Jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya per keluarga.
Kedua, ada partial lockdown yang sudah dilakukan di Indonesia, sekolah dan perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja di rumah. Penutupan tempat-tempat hiburan, tempat keramaian seperti Pemda DKI menutup Ancol, Kota Tua, museum dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.
“Ketiga, yaitu local lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi dimana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya di rumah, satu kawasan di lockdown, satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown. Jadi pemerintah Jokowi jangan “over reaction” dengan kata lockdown,” ucap Putu Supadma.
Menurut Putu Supadma, ketiga kategori lockdown tadi memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, salah satu contoh DKI Jakarta dan Pusat. DKI mengambil sikap proaktif cepat tapi pemerintah pusat terkesan gagap dan lambat.
Sehingga kedua pihak tidak dapat bersinergi, sinkronisasi dan terjadilah kondisi dimana masyarakat yang dirugikan karena lemahnya koordinasi. “Disinilah peran presiden menjadi dirijen agar melakukan orchestrasi nasional dalam menangkal pandemi corona ini,” tegas Anggota DPR RI yang terpilih untuk kedua kalinya ini. (ist)
