Kerja Sama Bea Cukai ASEAN Perlu Diintensifkan
(Baliekbis.com), Bea dan Cukai negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN akan memberi perlindungan kepada masyarakat dan pengusaha dari ancaman produk-produk ilegal termasuk narkotika dan terorisme. Selain itu juga akan melakukan kerja sama konkrit secara bersama-sama dan didukung parner dari Australia, Jepang dan Tiongkok. Demikian antara lain inti dari pertemuan ke-26 Direktur Jenderal Bea Cukai ASEAN sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Bea Cukai Indonesia Heru Pambudi kepada pers usai membuka pertemuan tersebut di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Selasa (16/5/2017). Pada jumpa pers tersebut Dirjen Heru Pambudi didampingi EUABC Mr. Tian Ying Chuan Daniel, USABC Ms. Mila Dee Malvar dan Director General of Customs Cambodia H.E. Dr. Kun Nhem.
Heru menambahkan pertemuan itu juga membahas pertumbuhan ekonomi ASEAN yang begitu besar. “ASEAN merupakan market besar sehingga harus bisa dimanfaatkan secara optimal dengan partner-partnernya seperti Eropa dan Amerika,” jelasnya. Selain hal-hal strategis juga dibahas masalah teknis untuk memajukan ekonomi dan perdagangan. Ditambahkan di balik perkembangan ekonomi kawasan yang semakin tumbuh ternyata juga menghadapi tantangan adanya pelanggaran hukum seperti penyelundupan barang berbahaya dan narkotika. Menurut Heru kerja sama di bidang penegakan hukum menyangkut narkotika, barang berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup serta praktik penyelundupan lain menjadi fokus dan kepedulian Bea Cukai di kawasan Asia Tenggara. Contoh terbaru dari penegakan hukum Bea Cukai Indonesia yakni adanya Operasi Laut Jaring Wallacea yang baru saja berhasil mencegah peredaran gelap 63 ton amonium nitrat di Tanah Air yang dapat digunakan sebagai bom ikan sehingga merusak ekosistem laut.
Untuk itu diperlukan kerja sama intensif antarnegara di kawasan ASEAN mengingat barang berbahaya bagi lingkungan hidup tersebut didatangkan dari Malaysia. Indonesia selaku Ketua Bea Cukai ASEAN 2017 yang beranggotakan sepuluh negara itu juga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam konsultasi dan dialog melalui pertemuan tersebut. (bas)
