Ketimpangan Pembangunan, Picu Tingginya Kemiskinan di Buleleng
(Baliekbis.com), Kemiskinan menjadi persoalan utama selama kepemimpinan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra. Di periode kedua ini, persoalan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas. Hal itu terungkap, saat Sidang Paripurna Istimewa, Selasa (29/8/2017) di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng dengan agenda tunggal penyampaian pidato sambutan Bupati Buleleng periode 2017-2022, dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.
Saat ini persentase kemiskinan di Buleleng mengalami penurunan sebesar 0,95 persen dari 6,74 persen pada tahun 2015 menjadi 5,79 persen pada tahun 2016. Itupun masih tergolong tinggi. Tingginya angka kemiskinan di Buleleng, tidak lepas jumlah penduduk Buleleng paling banyak di Bali. Untuk mengentaskan kemiskinan di Buleleng, Bupati Suradnyana berjanji di periode kedua ini akan bersinergi dengan Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat, sebagai upaya menjawab masalah pengentasan kemiskinan. “Walaupun disebut miskin, tapi orang Buleleng senantiasa mampu bersaing dalam berbagai persaingan di kehidupan masyarakat Bali,” kata Bupati Suradnyana.
Suradnyana pun masih terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan di kepemimpinan periode keduanya ini bersama duetnya Wabup Sutjidra. Kata dia, tingginya kemiskinan di Buleleng karena faktor utama, kesenjangan pembangunan di Bali antara Bali Selatan dan Bali Utara. Saat ini upaya untuk bisa memperkecil ketimpangan Bali Selatan dan Bali Utara masih belum terealisasi oleh Pemprov Bali. Untuk itu Bupati asal Desa Banyuatis ini berharap, agar isu pembangunan bandara dan infrastruktur jalan termasuk jalan tol segera terwujud, demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Buleleng. “Semoga pusat dan provinsi, segera mewujudkan hal itu, demi kesejahteraan masyarakat,” jelas Suradnyana.
Untuk itu di masa kepemimpinan kedua periode 2017-2022, ia mulai fokus untuk mewujudkan aksesibilitas dari Bali Selatan ke Bali Utara, selain juga fokus pada sektor pertanian. Dengan itu mampu terwujud sebagai akses, maka pertumbuhan perekonomian di Buleleng meningkat, yang berimbas menurunnya angka kemiskinan di Buleleng. Untuk infrastruktur jalan termasuk jalan tol, Suradnyana mengaku, sudah rutin melakukan pendekatan dengan pusat. “Kita sudah upayakan. Yang jelas, Dinas PUPR terus mengadakan pendekatan dengan Balai, bahkan sudah masuk pembebasan tanah yang rencananya tahun ini, yang kita sudah anggarkan untuk pembebasan tanahnya,” ucap Suradnyana.
Untuk mendukung ini, ia meminta semua pihak mendukung penuh, agar segera terealisasi. Sehingga, pembangunan di Bali bisa lebih merata dan tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara bali selatan dan bali utara. “Ya, kita tunggu saja, sambil kami terus berupaya di Kementrian PU,” pungkas Suradnyana. Selama kepemimpinan PAS-SUTJI di periode pertama 2012-2017, PAD Buleleng meningkat dari Rp129 Miliar tahun 2012 menjadi Rp351 Miliar tahun 2017. Untuk di periode kedua 2017-2022, PAS-SUTJI berupaya seefesien mungkin mengelola anggaran, sehingga nantinya terwujud kesejahteraan masyarakat Buleleng. (apb)
